Penulis : Muhaimin
BANGILAN
Salah satunya dalah soal bantuan dana operasional kader Posyandu berharap ditingkatkan. Dari semula operasional PKK Rp. 1.000.00 pertahun, dibagi Posyandu yang ada dilingkup desanya. Untuk di Desa Bangilan tiap Posyandu hanya mendapatkan sekitar Rp. 15.000 sekali pertemuan.
Hal ini sangat jauh dari kelayakan, karena dana sekecil itu untuk kebutuhan bubur balita yang dibagikan gratis. Sehingga seharusnya dalam memberikan dana operasional dipertimbangkan dari aspek jumlah balita dan kewilayahanya.
Sehingga kecamatan yang memiliki jumlah desa dan balita banyak juga mendapatkan dana lebih, begitupun sebaliknya. Sehingga saat pembagian dana operasional ke Posyandu desa juga dapat disesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut.
Selain itu warga yang hadir mengeluhkan adanya pembangunan jalan raya yang mulai terkesan kurang mendapatkan perhatian dari Pemkab Tuban.
Dalam ajang penyampaian aspirasi warga ini Camat Bangilan, Gunadi yang hadir banyak mendapatkan pertanyaan dari warganya tentang pelaksanaan E-KTP. Sehingga pertemuan ini juga menjadi ajang sosialisasi program kependudukan pemerintah pusat tersebut.
“sampai saat ini saya mengklaim lapangan dan gedung serbaguna adalah milik kecamatan bangilan, dan kita mau mengurusnya masih terkendala administrasinya. Yang jelas saya siap diajak koordinasi dengan kades terkait hal ini,” jelasnya.
Menanggapi usulan warga, Ketua DPRD Tuban, Kristiawan akan menindaklanjuti termasuk dengan persoalan silang pendapat kepemilikan aset lapangan bangilan dan gedung serbaguna,”Saya akan menindak lanjuti dan Camat siap diajak koordinasi,” tegasnya.
