TUBAN
seputartuban.com-Pemkab Tuban benar-benar dibikin kuwalahan menghadapi maraknya praktik penambangan ilegal di wilayahnya.
Meski upaya melakukan penertiban terhadap para pelaku tambang ilegal baik yang ada di lahan perhutani maupun pribadi, tetap saja Pemkab Tuban kerepotan karena mereka berpindah-pindah.
Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husein, mengatakan pihaknya sudah pernah mengumpulkan para penambang dan juga akan dibuatkan koperasi. Tapi, mereka menolak dan berpindah-pindah dalam melakukan penambangan.
“Kita sebenarnya ingin buatkan mereka sebuah perkumpulan dan pelatihan dalam melakukan penambangan yang aman,” tutur dia, Rabu (21/10/2015) siang.
Namun demikian, rencana tersebut sulit untuk dilaksanakan karena masyarakat tidak merespon program tersebut. Saat ini, Pemkab Tuban melalui Satpol PP terus melakukan penertiban terhadap kegiatan penambangan.
Di tempay lain, anggota Komisi B DPRD Tuban Cancoko, menuturkan pemerintah harus secepatnya mengambil tindakan terkait penambangan ilegal yang ada di Tuban. Sebab saat ini Tuban menempati urutan ke dua di Jawa Timur yang berpotensi terjadi konflik pertambangan.
Politisi Partai Demokrat ini, mengungkapkan masalah pertambangan saat ini semakin rumit dengan diberlakukannya peraturan perizinan tambang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Tetapi, di sisi lain, Pemkab Tuban harus berani mengambil tindakan agar tambang ilegal tidak semakin marak.
“Perlu adanya koordinasi dan ketegasan antara pemkab dengan pemprov,” ujarnya.
Cancoko mengingatkan, Pemkab Tuban juga harus melihat penyebab yang ditimbulkan dari penambangan ilegal, terutama kerusakan alam dan lingkungan. Sehingga diharapkan tidak terjadi Salim Kancil di wilayah Tuban.
“Semoga di Tuban tidak ada kasus serupa seperti di Lumajang,” tandas dia. MUHLISHIN
