oleh

Nasib Jamkesda Pulung Masih Belum Pasti

Penulis : Hanafi

TUBAN

Pulung bersama ibunya

seputartuban.com – Pulung Refi Sugiarto (3) Balita penderita tulang keropos, asal Dusun Tlogo, Desa Prunggahan Kulon, RT. 02, RW.11, Kecamatan Semanding, Tuban. Hingga saat ini belum masuk daftar Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Sehingga untuk meringankan beban biaya, orang tuanya hanya menggunakan Surat Pernyataan Miskin (SPM) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban.

Sebelumnya, menurut Kacung Budi (28), ayah Pulung, SPM yang digunakan selama ini hanya mampu membantu obat yang harganya dibawah Rp. 50 ribu. Sedangkan kebutuhan obat penyakit Displastic Bone Neurofibromatosis yang diderita anaknya rata-rata diatas Rp. 50 ribu.

Ditambah biaya hidup saat melakukan perawatan medis RSUD Dr. Soetomo Surabaya ke Surabaya, menjadi beban tambahan keluarga kurang mampu ini. Fakta lain, dalam keluarga ini, kartu Jamkesda ternyata hanya dimiliki oleh Ibu dan Nenek Pulung.

“Selama ini SKM tidak bisa untuk obat yang mahal. Yang dapat Jamkesda justru ibunya, anak saya malah tidak dapat. Dibuat pengobatan anaknya tidak bisa. Besok (selasa, 29/1/2013) saya harus ke surabaya. Dipanggil dokter untuk mengambil hasil contoh tulang anak saya,” ungkap Kacung.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan, Pemkab Tuban, Saiful Hadi, saat dikonfirmasi Minggu (27/1/2013), membenarkan bahwa Pulung Refi Sugiarto belum mendapat Jamkesda. Namun, hal ini tidak semata-mata kesalahan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban.

Karena saat pendataan Jamkesda tidak masuk daftar. Dan kesalahan pendataan daftar Jamkesda ini sering terjadi, hampir merata diseluruh Kabupaten Tuban. Namun untuk tahun 2013 akan di verifikasi ulang.

Disoal SPM yang tidak dapat digunakan untuk memantu biaya obat diatas Rp. 50 ribu, Saiful menjelaskan bahwa, RSUD Dr. Soetomo merupakan dibawah administrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Dan belum melakukan kerjasama penandatanganan bersama (MoU) dengan RSUD Dr. Koesma Tuban, untuk penggunaan SPM secara utuh.

” Semoga pembenahan daftar Jamkesda, bisa direspon oleh pusat. Akan bagus kalau yang menangani JamKesmas dan Jamkesda adalah Askes, lebih mendekati benar. Nanti ada MoU dengan Gubernur, Jatim. Bahwa SKM diberlakukan sama,” jelasnya.

Terbaru