seputartuban.com, TUBAN – Program ketahanan pangan yang semestinya menjadi motor penguatan ekonomi desa justru memantik keresahan di tengah warga. Puluhan warga Dusun Paloan, Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, memprotes keberadaan kandang ayam petelur milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang diduga menjadi sumber serbuan lalat selama beberapa bulan terakhir.
Lokasi kandang yang berdiri di atas aset desa dan yang sebelumnya pernah dimanfaatkan sebagai kawasan wisata Jubung Saerah itu dinilai terlalu dekat dengan pemukiman penduduk. Akibatnya, dampak yang ditimbulkan disebut menjalar ke berbagai sektor. Mulai rumah tangga, kegiatan belajar mengajar, rumah makan bahkan sampai tempat ibadah.
Dari pantauan di lokasi, sejumlah warga sekitar kandang ayam secara bersama-sama datang ke lokasi untuk menyampaikan keluhannnya. Salah satunya pemilik warung makan, Rumiati, mengaku sangat terganggu dengan adanya kandang ayam tersebut. Lantaran banyak lalat yang hinggap di menu makanan dan mengganggu konsumennya.
“Omset penjualan warung kami terganggu mas dengan adanya dampak serbuan lalat yang berasal dari adanya kandang ayam tersebut. Sering dikomplain pembeli,” ujar Rumiati salah seorang pemilik warung makan, Rabu (8/7/2026).
Tak hanya itu, Siti Masitah yang merupakan salah seorang guru di lembaga pendidikan yang kurang lebih berjarak 70 meter dari kandang ayam tersebut mengungkapkan serupa. Dalam kurun waktu dua bulan terakhir, fenomena lalat khawatir dengan risiko kesehatan anak didiknya. “Kami khawatir serbuan lalat itu bisa berdampak pada kesehatan anak didik kami mas, belum nanti ada program MBG juga,” tuturnya.
Kuasa hukum warga terdampak, Subakir, mengatakan penolakan terhadap keberadaan kandang ayam sebenarnya sudah muncul sejak awal rencana pembangunan. Menurutnya, kekhawatiran warga saat itu berangkat dari potensi dampak lingkungan yang kini mereka rasakan.
“Masyarakat merasa kandang ayam ini memicu dampak lingkungan berupa serangan lalat yang merugikan. Karena itu kami bersama warga telah menempuh berbagai upaya, mulai mediasi dengan pemerintah desa hingga menyampaikan aspirasi dalam audiensi di DPRD Tuban agar usaha tersebut dipindahkan,” kata Subakir.
Selain persoalan dampak lingkungan, pihaknya juga mempertanyakan aspek legalitas usaha tersebut. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, kata dia, pengelolaan usaha ayam petelur yang dijalankan BUMDesa diduga belum mengantongi sejumlah perizinan yang diperlukan.
“Setelah kami melakukan pengecekan ke beberapa dinas terkait, pengelola belum mengantongi perizinan pengelolaan usaha ayam petelur. Karena itu kami meminta dengan tegas agar usaha ini dipindahkan sesuai keinginan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur BUMDesa Gemah Ripah Desa Tuwiri Wetan, Sagaf, membantah bahwa pengelola mengabaikan keluhan masyarakat. Ia menyatakan berbagai langkah telah dilakukan untuk menekan populasi lalat, termasuk membersihkan area kandang dan mengelola kotoran ayam agar tidak menjadi tempat berkembangnya larva. “Sekitar satu bulan lalu memang ada keluhan. Kami sudah melakukan pembersihan dan menata kotoran agar cepat kering sehingga larva-larva mati,” ujarnya.
Terkait tudingan bahwa pembangunan kandang dilakukan tanpa sosialisasi, ia menegaskan proses komunikasi telah dilakukan sebelum usaha dijalankan. Menurutnya, pembahasan telah dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes). Serta komunikasi langsung kepada warga dengan metode door to door serta pertemuan di balai desa. “Kami sudah berkomunikasi dengan warga sekitar, baik secara door to door maupun dengan mengundang masyarakat ke Balai Desa,” tandasnya.
Menanggapi desakan agar aktivitas peternakan dihentikan atau dipindahkan, Ketua BUMDesa mengaku hanya bertugas sebagai pengelola. Ia menyatakan siap mengikuti keputusan yang nantinya diambil pemerintah maupun kesepakatan bersama. Meski mengingatkan bahwa pemindahan ayam petelur memiliki risiko terhadap produktivitas ternak. “Kalau memang harus dipindahkan, saya siap saja. Tetapi ini menyangkut makhluk hidup. Kalau dipindahkan mendadak, ayam bisa stres dan berhenti bertelur. Kalau memang harus ditutup pun, silakan sesuai keputusan,” pungkasnya. RHOFIK SUSYANTO
