TUBAN

KOSONG: Para PKL yang gagal bertemu anggota DPRD kemudian membentangkan poster berisi kecaman terhadap pemkab.

Seputartuban.com-Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) korban penggusuran RSUD drKoesma Tuban mendatangi gedung DPRD seempat, Senin (21/04/2014). Sayangnya, para PKL yang akan wadul nasibnya untuk kembali bisa menggelar dagangan seperti sebelumnya di depan RSUD tak berjumpa dengan satu orang wakl rakyatpun. Ketika para PKL tiba di gedung dekat patung semua anggota DPRD tak ada yang ngantor.

Para pengunjuk rasa ditemui oleh Sekretaris DPRD Tuban, Supriyanto. Salah satu PKL, Karsini (45) warga Kelurahan Karang, Kecamatan Tuban, mengatakan dirinya mengaku sudah berjualan didepan RSUD selama 10 tahun. Ia berjualan nasi serta lontong. Namun baru pada era pemerintahan Bupati Fathul Huda kali ini dia ditertibkan oleh Satpol PP.

“Saya ini hanya hidup dengan anak saya, Mas. Isteri saya sudah meninggal. Saya jualan lontong sebagai salah satu sumber pencaharian satu-satunya. Kalau saya tidak boleh berjualan di situ dan tidak diberi solusi, harus makan apa?,” keluh Karsini.
Selain mengusir para PKL, Satpol PP juga mengambil barang-barang milik mereka. Bila ingin mengambil barang tersebut para PKL harus membayar uang tebusan.

“Barangnya diambil oleh Satpol PP, tetapi bila mau mengambilnya harus membayar. Kami tidak berani mengambil. Kali ini Satpol PP bertindak anarkis,” kata dia disamping PKL lainnya.

Terpisah Kepala Satpol PP Pemkab Tuban, Hery Muharwanto, mengatakan, PKL yang ada di depan RSUD jelas-jelas melanggar Perda nomor 13 tahun 2002, tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Tuban.

“Untuk sementara kita tertibkan. Ini sudah berkali-kali. Memang mereka bersalah, selalu meminta waktu untuk berjualan di sana. Sudah kita berikan kesempatan agar mereka mencari tempat namun masih tetap berjualan di situ,” kata Hery.

Hery membantah telah sewenang-wenang. petugas juga harus dilihat dari sisi kemanusiaannya. Mungkin karena tidak dihiraukan sehingga petugas bertindak tegas seperti itu. “Mereka juga manusia,” tandas dia.

Sementara untuk pengambilan barang, sambung Hary, tidak ada istilah uang tebusan. MUHLISIN