Bojonegoro, KPM Program Prioritas Bupati, Di Demo Mahasiswa

seputartuban.com BOJONEGORO – Tuntut janji kampanye Bupati, Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Rabu siang 19/06/2019, gelar aksi demo di depan Pemkab Bojonegoro.

Kartu Petani Mandiri (KPM), yang merupakan Salah satu janji Program prioritas, Dari tuju belas janji Bupati Bojonegoro, saat kampanye pencalonan Bupati di masa kampanye tahun 2018 lalu, menuai aksi demo.

Demo siang tadi dilakukan mahasiswa setelah melakukan audien, Bersama dinas pertanian terkait lambatnya proses realisasi program KPM Plus, untuk kesejahteraan petani, berupa bantuan barang dengan nilai maksimal sepuluh juta rupiah ( Rp10.000.000 ).

Serta akses pelatihan dan pengembangan usaha tani, jaminan hasil pertanian yang bekerjasama dengan BUMdes Dan BUMD dan Asuransi gagal panen / peternakan, serta tambahan beasiswa bagi anak petani, yang sudah di janjikan hingga kini belum terealisasi.

Selain lambatnya mewujudkan janji Bupati, Program Petani Mandiri (PPM) tidak tepat sasaran, yang dinilai adanyan intervensi Bupati, sepertibyang tertuang dalam Peraturan Bupati (PERBUB) 48 Tahun 2018 PASAL 7 AYAT 3 .

Di sisi lain, kondisi petani di Bojonegoro saat ini, menurut mahasiswa masih banyak yang belum tergabung dalam Kelompok tani, sehingga mereka yang tidak terancam tidak bisa mendapatkan program tersebut.

Selain itu, banyaknya masalah di tingkat petani saat ini, di antaranya kekeringan dan gagal panen di berbagai desa dan wilayah di Bojonegoro, Saat ini sangat mengharapkan akan terwujudnya program PKM.

mengacu dari permasalahan tersebut, Nur Khayan dalam aksinya siang tadi, menyebutkan tiga tuntutanya, di depan pendopo, saat di temui dua perwakilan Plt Kepala Dinas Pertanian Helmi Elyzabet, Di dampingi Asisten Setyo yuliono.

” kami menuntut ada revisi dari perbub, Nomor 48 tahun 2018. Ayat 3 pasal 7, dan tanggung jawab sepenuhnya terkait program terswbut, diserahkan sepenuhnya pada dinas pertanian, guna mempercepat jalanya birokrasi, dan memperjelas Asuransi Gagal panen, ” kata Nur Khayan.

menanggapi tuntutan mahasiswa , Helmy Elizabet Mengaku, segera menyampaikan tuntutan mahasiwa ke Bupati, Yang saat ini tidak ada di tempat dan sedang tugas luar kota,” Ucap Helmi.

Di tanya masalah dobel anggaran untuk sunsidi asuransi gagal panen dan ternak, Helmi menjelaskan, ” dalam hal ini Pemerintah daerah hanya mengkafer, sisa biaya asuransi yang harus di bayar petani,” imbuhnya. (TON/YUS)

Print Friendly, PDF & Email