Published On: Rab, Des 23rd, 2015

Warga Tuban Buktikan Jadi Pemilih Berintegritas

TUBAN

HADI PURWANTO: Kita tidak mengharuskan para wakil rakyat dan para pejabat bermusuhan. Tapi semestinya mereka harus menjaga "jarak" di antara keduanya. Karena mereka memiliki tupoksi yang sangat berbeda.

HADI PURWANTO: “Kita tidak salah memilih, tapi kita harus tetap bersikap kritis untuk pembangunan daerah”

seputartuban.com – Pemilik suara yang menentukan pilihanya kepada Cabup-Cawabup, Fathul Huda dan Noor Nahar Hussein merupakan warga berintegritas. Karena menjadi warga negara yang baik dan tepat menggunakan hak pilihnya.

Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Tuban, Hadi Purwanto, S.H., M.H. mengungkapkan banyak pelajaran berharga dari pemilukada, 9 Desember 2015. Tidak semua warga Tuban menjadi pemilih apatis dan materealistis.

Terbukti meski tidak ada politik uang, pemilih tetap menyalurkan haknya. “Warga negara yang baik tetap memilih, saya sangat mengapresiasi kepada seluruh masyarakt yang telah menggunakan hak pilihnya,” katanya, Selasa (22/12/2015).

Dengan alasan msyarakat yang tidak puas dengan pemerintah. Atau tidak memilih karena tidak dapat imbalan, hal itu sama halnya melanggar prinsip demokrasi. “Ini sudah menjadi hukum konstitusi kita. Semoga warga yang masih enggan memilih karena alasan apapun mendapat pencerahan dan kesadaran,” jelasnya.

Memilih untuk tidak memilih itu bukan merupakan pilihan dalam hidup berdemokrasi Pancasila. “Pasti diantara pilihan yang ada ada yang lebih baik. Nah sikap itu yang seharusnya, bukan malah tidak mau tahu. Setelah mereka terpilih, kita sebagai rakyat wajib mengingatkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih,” imbuhnya.

Terpilihnya pasangan Hudanoor dianggap putra Rengel itu sudah tepat. Karena memiliki pengalaman mengelola pemerintahan periode sebelumnya. “Kita tetap bersikap kritis untuk kebaikan bersama. Hudanoor kita harapkan lebih profesional, proporsional dan mewujudkan pemerintahan yang bersih,” harapnya.

Banyak hal yang perlu dibenahi dalam kepemimpinan Hudanoor jilid II. Diantaranya profesionalisme penempatan pejabat, penganggaran yang profesional. Serta kontrol dan evaluasi kinerja staf lebih maksimal. “Beberapa hal harus dibenahi untuk mewujudkan kwalitas kinerja kepemimpinn. Semoga tetap merakyat dan pro rakyat dan tanggap terhadap gejolak sosial masyarakat,” pungkasnya. MUHAIMIN

Facebook Comments

About the Author