Published On: Sel, Okt 4th, 2016

Warga Tolak Hasil Kajian Dampak Lingkungan JOB PPEJ

SOKO

seputartuban.com – Hasil kajian ITS yang menyebutkan bahwa aktifitas perusahaan Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ) tidak berdampak pada masyarakat dan lingkungan, yang disampaikan kepada warga sekitar, Senin, (3/10/2016) siang ditolak.

TOLAK RISET : Sosialisasi hasil kajian atas dampak lingkungan JOB PPEJ mendapat penolakan warga

TOLAK RISET : Sosialisasi hasil kajian atas dampak lingkungan JOB PPEJ mendapat penolakan warga

Penolakan hasil kajian itu disampaikan warga masyarakat Desa Rahayu saat menghadiri sosialisasi hasil kajian di pendopo Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Mereka menilai pelaksanaan kajian dilaksanakan sepihak, hasil kajian tersebut dirasa tidak sesuai fakta dilapangan dan taksesuai dengan kaidah semestinya.

Ketua Badan Permusyawarat Desa (BPD) Desa Rahayu, Kamsiadi mengatakan bahwa sampai dengan saat ini panas menyengat, polusi udara akibat bau yang ditimbulkan aktifitas perusahaan masih sangat dirakasakan warga.

“Kami menganggap bahwa hasil kajian itu tidak sah. Kajian yang sudah dilaksanakan pihak perusahaan itu sepihak, karena tidak melibatkan peran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, Badan Lingkungan Hidup (BLH), dan pihak desa,” terangnya usai kegiatan.

Menurut dia, ia bersama seluruh perwakilan masyarakat yang hadir sejak Pukul 09.00 WIB hingga Pukul 13.00 WIB tersebut menghendaki agar pihak perusahaan melakukan kajian ulang sesuai dengan prosedur semestinya. Yakni melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah.

Hasil kesepakatan dengan warga tersebut, disaksikan antara pihak muspika kecamatan, Komisi A DPRD Kabupaten Tuban, serta petugas Pores Tuban dituangkan dalam risalah kesepakatan. Kemudian akan disampaikan kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pusat.

Sedangkan pemberian kompensasi kepada warga sekitar akibat dampak aktifitas perusahaan. Masyarakat  menghendaki agar pemberian gantirugi yang tertahan selama 9 bulan atas dampak tersebut tetap dibayar. “Sebelum ada itikad untuk melakukan pembayaran, ya perusahaan tidak boleh melakukan penelitian. Wong sudah jelas penelitian yang dilakukan sebelumnya itu cacat menurut hukum,” imbuhnya.

Kamsiadi, bersama seluruh warga lainya di Desa Rahayu yang tinggal disekitar perusahaan tidak mempermasalahkan jika pemberian kompensasi dihentikan. Asal isi dari perjanjian awal antara perusahaan dengan warga tetap dilaksanakan meski harus dilakukan revisi.

Menanggapi hal itu, Field Admin Superintendent JOB-PPEJ, Akbar Paradima menegaskan ia tidak dapat berbuat banyak mengingat keputusan sepenuhnya berada pada atasanya.

Pihaknya tidak dapat mengambil keputusan karena pengambil kebijakan seluruhnya dari SKK Migas, “Permintaan masyarakat dan seluruh hasil pertemuan ini akan kita sampaikan ke atasan kami dan meneruskannya ke SKK Migas. Ditunggu saja hasilnya bagaimana,” imbuhnya singkat.

Diketahui, Sosialisasi kajian atas dampak lingkungan itu nampaknya tidak berjalan mulus karena mendapat penolakan warga. Acara itu dihadiri oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITS, JOB.PPEJ, Camat Soko, perangkat Desa Rahayu beserta perwakilan masyarakat, serta pihak kemanan dari Polres Tuban. ARIF AHMAD AKBAR

Facebook Comments

About the Author