Published On: Rab, Des 14th, 2016

Warga Rahayu Blokir Lagi Gerbang JOB PPEJ

SOKO

seputartuban.com – Semangat warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban untuk menuntut pencairan dana kompensasi tidak pernah padam. Selasa (13/12/2016) warga kembali memblokir gerbang Central Processing Area (CPA) Pad B, Joint Operation Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ) hampir seharian.

POSTER KECAMAN : Warga Desa Rahayu saat memblokir gerbang CPA Pad B JOB PPEJ

Aksi itu melumpuhkan aktifitas perusahaan, karena pintu masukd an keluar disegel menggunakan tali tambang warga. Selain itu juga ditutup sejumlah poster yang berisi ungkapan kekesalan warga karena belum dicairkanya dana kompensasi yang mereka tuntut selama ini.

JOB PPEJ sanggup mencairkan kompensasi untuk 2 bulan yang dianggap dana tali asih. Sedangkan warga tetap berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat lama. Yakni dana yang belum dicairkan selama 11 bulan.

KONSISTEN AKSI : Seorang warga yang menggeber motornya, dengan posisi knalpot mengarah pada gerbang CPA Pad B JOB PPEJ

“Pemberian tali asih hanya akan diberikan selama dua bulan, kurang lebih sekitar Rp. 600 juta hingga Rp. 700 juta untuk seluruh warga. Jumlah itu hanya seperenam dari seluruh kompensasi yang belum dibayar perusahaan sepanjang tahun 2016,” terang Kapala Desa Rahayu. Sukisno.

Warga menuntut agar perusahaan melaksanakan hasil kesepakatan bersama pada 6 Oktober 2009 silam. Yakni, pihak JOB PPEJ dengan BP Migas (SKK Migas) saat itu telah disepakati sejumlah hal. Diantaranya mengembalikan flare dari 7 cerobong menjadi 2 cerobong. Meredam suara bising yang diakibatkan aktifitas kegiatan operasional perusahaan. Mengurangi dampak bau tidak sedap yang dihasilkan CPA, serta merelokasi warga sekitar ring sesuai kaidah standarisasi teknikal migas.

Memberi kompensasi terhadap warga yang terdampak akibat aktifitas perusahaan sebesar 500.000 per kepala keluarga (KK) bagi warga yang letak rumahnya berhadapan dengan api flare. Rp. 400.000 per KK untuk warga ring 2. Dan Rp. 300.000 per KK untuk warga ring 3.

KOMPAK TURUN : Warga saat akan memulai aksi unjuk rasa dengan konvoi di jalan desa

Kesepakatan dan penandatanganan bersama itu, dihadiri FM JOB PPEJ, Sukanto Sukimin, BP Migas Japalu, Roesmardani, Kepala Desa Rahayu, Imam Lughuzali. Camat Soko, Kusmindar, Kapolsek Soko, AKP Nur Asyik, serta Danramil Soko, Kapten Istoha.

“Jika pihak perusahaan mengatakan bahwa negara sudah tidak menganggarkan biaya kompensasi tahun 2016. Kalaupun iya, pastinya ada dasar hukum yang jelas. Jika dasar hukumnya melalui kajian, beberapa waktu lalu pun pihak perusahaan tidak dapat menunjukkan hasil kajianya. Imbuh Kades.

Menurut Kades, sejumlah aturan yang diabaikan JOB PPEJ adalah perusahaan mengabaikan peraturan yang tercantum dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Yakni pada Pasal 74 undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pada pasal tersebut menerangkan bahwa perseroan yang sedang menjalankan kegiatan usaha di bidang berkaitan dengan Sumber Daya Alam, wajib melaksanakan tanggung jawabnya dibidang sosial dan lingkungan. Serta, perusahaan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup.

Selain itu, perusahaan juga tidak melaksanakan Undang- undang  Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Dan telah melanggar Melanggar baku mutu limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan terhadap lingkungan.

Saat dikonfirmasi terkait aksi warga, Field Admin Superintendent (FAS) JOB PPEJ, Akbar Paradima tidak menjawab. Saat dihubungi melalui ponselnya pada pukul 13.00 WIB dan pukul 16.00 WIB tetap tidak dijawab.

Diketahui, warga memulai aksi dari konvoi menyusuri jalan desa. Kemudian memblokir gerbang CPA Pad B JOB PPEJ dengan memasang tambang dan poster kecaman. Selain itu juga melakukan orasi dan menggeber motor. ARIF AHMAD AKBAR

Facebook Comments

About the Author

Displaying 1 Comments
Have Your Say
  1. rudi berkata:

    Perusahaan asing petrochina yang telah mengganggu ekosistem warga seharusnya membayar kompensasi, kasihan orang2 yang terpapar hazard tiap hari bertahun2. perlu diteliti penyakit akibat kerja pada warga