Published On: Rab, Jul 3rd, 2013

Warga Menyoal Kompensasi Pemboran Sumur Sumber

Share This
Tags

MERAKURAK

seputartuban.com – Ratusan warga Desa Sumber, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban mendatangi balai desa setempat untuk mengikuti dengar pendapat (Hearing). Dengan Kepala Desa (Kades), dan perwakian Joint Operation Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ), Selasa (02/07/2013).

JOB PPEJ Diunjuk rasa

PROTES : Warga saat dengar pendapat di Balai Desa Sumber, Kec. Merakurak, Kab. Tuban

Warga menyoal beberapa hal akibat aktivitas pemboran minyak sumur sumber tersebut. Diantaranya, warga meminta kompensasi yang terkena dampak langsung pemboran. Seperti rumah warga bernama Asrori (39) warga setempat. Berjarak sekitar 300 meter muncul sumber air pada fondasinya. Sehingga dikhawatirkan terjadi keretakan dinding dan akhirnya roboh.

Warga juga meminta kompensasi dari berbagai dampak lain. Seperti adanya dampak banjir, dampak gas, dampak  kebisingan mesin bor, dan dampak lumpur. Selain itu juga meminta ganti rugi dari gagal panen petani dan pembuatan irigasi. Saat hearing berjalan alot, karena warga dan perwakilan JOB PPEJ saling beradu pendapat. Bahkan dialog sempat memanas, hingga saling bersorak dan menghujat agar pemboran dihentikan.

Kepala Desa Sumber, Harto Nurkhozin, saat dikonfirmasi mengatakan, permintaan warga sudah sangat wajar. Sebagai warga yang terkena dampak. Agar warga juga diuntungkan dengan adanya dampak tersebut.

Pihaknya juga menyarankan agar secepatnya JOB PPEJ segera merealisasikan pemberian kompensasi. Karena sudah banyak warga yang menuntut pada Pemerintah Desa. “Kita harus diberi kompensasi. Itu sudah kewajiban perusahaan. Saya merasa selalu menjadi tumpuan warga agar aspirasi ini secepatnya terealisasi, ” ujarnya.

Field Admint Superintendent JOB PPEJ, Basith Syarwani saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan menyetujui permintaan warga. Dengan catatan usulannya tidak bertentangan dengan peraturan Pertamina. Pihaknya juga mengutarakan, permintaan yang sudah disetujui berdasarkan dampak pengeboran.

“Semua dampak pengeboran, kami bertanggung jawab. Ada kerugian baru ada kompensasi, dan besarnya tergantung dampak. Saya rencanakan setiap 2 minggu sekali akan mengadakan hearing. Agar bisa saling memberi masukan. Tidak ada dampak gas H2S, saya jamin. Kemarin itu ada sumbatan dari pengeboran terus diberi solar,” ungkapnya.

Basith menambahkan, semua yang dibutuhkan warga atau permintaan terkait kerugian yang timbul akibat aktifitas pemboran akan bertanggung jawab sepenuhnya. Seperti 8 item yang di tuntut waga, yakni Semburan Lumpur, Kebisingan melebihi ambang batas, (diketahui BLH), munculnya sumber air. Gagal panen akibat aktifitas pertamina (disetujui pertanina), kebocoran gas, memperbaiki saluran air (plengsengan) dan dambak banjir. serta kompensasi per Kepala Keluarga (KK) .

“Kami mensetujui tuntutan warga, namun satu tuntutan kompensasi per KK belum bisa kami penuhi, karena aturanya kami memang tidak bisa memberikan dana kes.  Dan item tersebut kami gantikan dalam bentuk program-program pemberdayaan untuk masyarakat,” tegasnya.

Berebeda JOB PPEJ saat melakukan aktivitasnya di kawasan Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kab. Tuban. Saat warga meminta kompensasi serupa. Dipenuhi dengan diberikan uang tunai kepada masyarakat. (han/muh)

Facebook Comments

About the Author

Displaying 1 Comments
Have Your Say
  1. yon kaRtaR Citra Remaja berkata:

    Soal dampak dari aktivtas perusahaan pasti ada, hanya maslahnya adl kurangnya komunikasi antara warga dg perushaan.

    Warga yg punya keluh kesah tak tahu harus bgaimana menyampaikan aspirasinya agar didengar Aparat. Kalau di Bojonegoro sangat mudah dan gampang, setiap minggu habis jum’atan, di Pendopo, Bupati siap menerima keluhan dan kritikan langsung dari masyarakat yang mayoritas “wong cilik”. Termasuk salahsatunya dampak Industri migas di desanya.

    Semoga tuban bisa menjadi lebih baik. 🙂