Published On: Sab, Agu 13th, 2016

Warga Gaji Laporkan Polres Tuban ke Ombudsman RI

TUBAN

seputartuban.com – Kecewa penanganan hukum atas kasus pemalsuan dokumen penjualan tanah. Warga Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban melaporkan Polres Tuban ke Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Timur.

GERAM : Abu Nasir usai melapor ke Ombudsman Jatim mendapatkan bukti laporan

GERAM : Abu Nasir usai melapor ke Ombudsman Jatim mendapatkan bukti laporan

Abu Nasir, koordinator warga bersama 18 masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Gaji (FMG) pada Rabu, (8/6/2016) lalu mendatangi kantor Ombudsman yang berada di Jl. Gayungsari Barat No 116 Surabaya.

Pelaporan itu sebagai bentuk kekesalan warga, karena kasus yang ditangani Polres Tuban Sejak Tahun 2003 itu hingga kini belum membuahkan hasil, “Sudah 13 tahun penanganan tapi sampai sekarang masih jalan ditempat,” terangnya, Sabtu (13/8/2016) siang.

Mereka telah melaporkan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 263 dan 335 KUHP tentang pemalsuan surat kepemilikan tanah, dengan surat laporan polisi Nomor LP/K/800/XI/2003/Reskrim tertanggal 14 Nopember 2003.
Sejak dilaporkan, hingga saat ini, masyarakat belum mendapat informasi yang memadai terkait perkembangan kasusnya. Sehingga tidak mendapat kepastian hukum atas atas kasus tersebut.

DITELITI : Perwakilan warga saat memberikan penjelasan kepada Ombudsman

DITELITI : Perwakilan warga saat memberikan penjelasan kepada Ombudsman

Menindaklanjuti laporan dari masyarakat itu, pihak Ombudsman Jatim segera menyampaikan surat permohonan klarifikasi dengan Nomor. 0169/SRT/DI.56.2016/Sby-05/VIII/2016 yang dilayangkan ke Polres Tuban pada Selasa, (2/8/2016) dan mendatangi Mapolres Tuban pada Rabu,(10/8/2016) Pukul 11:00 WIB untuk mengklarifikasikan dalam rangka penyelesaian laporan masyarakat.

“Yang pertama pihak kepolisian merasa kesulitan karena sampai sekarang belum menemukan surat kuasa asli pemilik tanah. Yang kedua kami menemukan kejanggalan sistim administrasi, laporan kasus itu prosesnya belum selesai namun petugas penyidikinya sudah berganti-ganti,” terang Kepala Ombudsman RI perwakilan jatim, Agus Widyarna usai pelaksaan klarifikasi.

Kepada Polres Tuban, ia mendesak agar perkara tersebut segera dilakukan penyelesaian mengingat lamanya penanganan kasus agar tidak kemudian terlupakan akibat tertutupi penangan kasus lainya.

Terpisah, Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Tuban, IPDA Achmad Rudi melalui Kanit 3, IPTU Winarto mengatakan bahwa perkara itu masih ditangani unitnya. “Proses hukumnya masih berlanjut walau pengaduanya sejak tahun 2003. Saat ini masih tahap penyelidikan. Beberapa yang diduga terlibat atas kasus tersebut sudah kami panggil,” jelasnya.

Ia tidak mengungkapkan hasil pemeriksaan Ombudsman Jatim. “Mohon maaf mas saya tidak berhak komentar banyak, melanggar etika pimpinan,” pungkasnya.

Diketahui, saat dikonfirmasi seputartuban.com, Kasat Reskrim berada diluar kantor. Sedangkan KBO Reskrim sedang mengikuti persidangan. Sehingga diarahkan agar konfirmasi ke Kepala Unit III Sat Reskrim Polres Tuban.

Sejak dilaporkan hingga kini, kasus tanah gaji seolah menjadi “Kasus Warisan”. Pasalnya sudah berganti-ganti Kapolres dan Kasat Reskrim, kasusnya masih belum ada tersangkanya. Warga tidak pernah menjual tanahnya, namun terjadi jual beli kepada pihak lain oleh Kepala Desa (waktu itu). Akhirnya tanah dibeli PT Semen Indonesia (persero) Tbk dan masuk peta bidang. Dampaknya warga ditolak saat mengajukan permohonan sertifikat tanah. MUHAIMIN

Facebook Comments

About the Author