Published On: Rab, Jul 31st, 2013

Warga Desa Margorejo Minta Penghitungan Ulang Pilkades

Share This
Tags

TUBAN

seputartuban.com – Perwakilan warga Desa Margorejo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban mendatangi kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dan KB Pemkab Tuban, Senin (29/07/2013), menuntut penghitungan ulang hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Hearing Kades

PROTES : Perwakilan warga saat mendatangi kantor Bappemas dan KB Tuban meminta penghitungan ulang hasil Pilkades

Warga yang datang merupakan simpatisan dan tim sukses dari calon kepala desa (Cakades) yang bernama Kasimin (42) warga setempat. Kedatangannya meminta agar perhitungan dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) pada (15/07/2013) lalu diulang.

Dinilai proses pencoblosan banyak kecurangan. Diantaranya adalah saat perhitungan surat suara, dianggap terlalu cepat dan membingungkan. Penerangan lampu hanya menggunakan lampu kecil, sehingga kurang jelas. Protes yang dilakukan saksi tidak direspon dan tidak diindahkan oleh panitia. Sehingga warga menilai adanya indikasi kecurangan untuk pemenangan Calon Kades lain.

Disamping itu, pantia sempat menghentikan proses Pilkades. Alasannya, saat itu ketua panitia yang bernama Jamalludin hendak berbuka puasa. Hal ini, oleh warga  diduga bagian dari skenario kesepakatan pemenangan dengan Cakades lain.

Salah satu warga yang protes, Hery Subagio saat hearing mengatakan bahwa, indikasi yang diungkapkannya mengarah adanya usaha mengalahkan salah satu Cakades, yakni Kasimin. Sehingga pihaknya hanya menginginkan adanya perhitungan ulang, agar terbukti kebenaranya.

Selain itu, apabila tuntutannya tersebut, tidak bisa difasilitasi atau dipenuhi oleh Bapemmas dan KB, Pemkab Tuban, pihaknya akan menempuh jalur hukum. Dengan cara melaporkan kejadian itu ke pihak polisi dan pengadilan.

“Kami tidak menginginkan kemenangan, hanya kejujuran yang kami butuhkan. Seharusnya dilakukan hitung ulang agar jujur. Ketua panitia sengaja membiarkan kecurangan terjadi. Bahkan dia (ketua panitia) sempat pulang kerumah dan menghentikan pilihan. Ini menyalahi aturan, ” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Pemerintahan Desa, Bapemmas dan KB Pemkab Tuban, Sugeng Purnama mengatakan, pihaknya hanya bisa memfasilitasi untuk melakukan mediasi atas tuntutan ini. Permasalahan sudah terlampau lama untuk disampaikan. ¬†perhitungan yang cepat, apabila hendak diprotes harus dilakukan kajian materi. Sehingga, menurutnya, tuntutan warga banyak kelemahannya. “Kita bisa saja memfasilitasi, tapi catatannya, tuntutannya warga ini ada sisi kelemahan dan keunggulannya. Apalagi sebentar lagi sudah dilakukan pelantikan, ” ungkapnya.

Perosalan ini menambah daftar panjang polemik pelaksanaan Pilkades massal di Kabupaten Tuban. Dan baru-baru ini muncul protes dari 6 Cakades Banjarworo, Kec. Bangilan di kantor Kecamatan Bangilan. Lantaran diduga salah satu Cakades kurang memenuhi syarat minimal penduduk 2 tahun, namun diloloskan panitia. (han)

Facebook Comments

About the Author