Published On: Jum, Sep 7th, 2018

Wabup Tuban; BPD Jangan Hanya “Sendiko Dawuh” Dengan Kades

seputartuban.com, TUBAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban, menetapkan Siti Ngatinah, Kepala Desa (Kades) Mojoagung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Atas penggunaan anggaran Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2017. Tidak hanya itu, sang suami juga menyandang status yang sama atas dugaan sebagai pelaksana proyek desa yang dipimpin itriny tersebut.

Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein

Menanggapi kondisi ini, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, Rabu (5/9/2018) di Gedung DPRD Tuban bereaksi. Dia menegaskan Pemkab Tuban sudah melakukan pembinaan sesuai standar operasional prosedurnya. Terkait sampai detail penggunanya. Menurutnya, kasus itu Kades kurang teliti, atau administrasi yang kurang baik.

Karena pelaksanaan program yang dibiayai oleh dana desa dan alokasi dana desa tahun 2017, namun dilaksanakan pada akhir tahun 2016 dengan alasan tanggul atau jalan itu untuk menanggulangi banjir.

Menurut Wabup, program itu yang menjadi awal kesalahan. Sehingga kalau itu belum direncanakan dengan baik, tapi sudah di laksanakan. jelas ada kekeliruan di awalnya. “Itu sebenarnya sudah ada persetujuan dengan BPD-nya, dan ini yang jadi problem. Mestinya ditingkat BPD (Badan Permusyawaratan Desa) atau di desa harus melakukan fungsi BPD. Yaitu mengawasi, jangan hanya sendiko dawuh (mengikuti saja) dengan Kepala Desa-nya,” ungkapnya.

Wabup dua periode itu juga menambahkan, jika BPD mengawal program setelah menyetujuinya, kesalahan yang terjadi hanya kesalahan administrasi saja. Atau mungkin dilaporkan atas temuan itu, maka akan menjadi Deskresi bukan jadi kerugian negara. Karena digunakan untuk menyelamatkan banjir. Sebenarnya tujuan benar, tapi ukutan tidak jelas sehingga terjadi indikasi perbuatan korupsi.

“Sebenarnya tidak boleh lah kyak begitu, karena di desa ya tidak ada kemampuan secara administrasi yang lebih bagus. Jadi janganlah menyalahi administrasi itu. Jadi kalau kayak gini ini semua tidak bertanggung jawab semua,” imbuhnya.

Hal ini terjadi salah satu faktornya adalah masih kurangnya pengetahuan terkait penggunaan DD oleh Kades maupun perangkat desanya. Sebenarnya Pemkab Tuban sudah melakukan pendampingan secara terus menerus.
Pemkab Tuban belum mendapat tembusan dari Kejari Tuban, soal status Kades Mojoagung. Setelah mendapat surat, akan dibahas lebih lanjut dengan Bagian Hukum Setda Kab. Tuban. Soal diperlukan pemberian bantuan hukum atau tidak.

“Nanti kita lihat perkembangan kepada beliau-beliau yang ditahan. Kalau nanti sudah ada pengacaranya, ya kita cuma tinggal ngasih support (dukungan) ke pengacaranya saja,” pungkasnya. RHOFIK SUSYANTO

Facebook Comments

About the Author

komentar dengan santun

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Videos