Published On: Jum, Agu 11th, 2017

Wabup Tidak Sepakat Tunjangan Dewan Naik

seputartuban.com, TUBAN – Setelah Diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18/2017 tentang naiknya tunjangan hak Keuangan Administratif Pimpinan, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Jumat, 2 Juni 2017 lalu oleh Presiden Joko Widodo. Namun jika tunjangan para anggota dewan itu dinaikkan,  Wakil Bupati (Wabup) Tuban,  Nomor Nahan Husein belum setuju dengan pertimbangan banyak faktor. 

JANGAN NAIK DULU : Penandatanganan dokumen paripurna eksekutif dan legislatif

Hal itu disampaikan Wabup,  Kamis (10/8/2017) saat di Gedung DPRD Tuban usai mengikuti rapat paripurna. Menurutnya  jika DPRD  meminta hak keuangan dan administrasinya dinaikkan maka akan memicu naiknya gaji para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dampaknya mengakibatkan sistem keuangan daerah yang sudah dianggarkan untuk pembangunan daerah menjadi terganggu. 

“Belanja langsung untuk pembangunanya yang akan dikurangi, jadi kita harus berhati-hati agar tidak ada pembangunan sarana prasarana yang dikembangkan,” katanya.

Wabup meyakini kenaikan tunjangan dewan yang masih dilakukan pembahasan itu tidak sepenuhnya dapat berdampak pada peningkatan kinerja para legislator lebih baik. Kecuali jika sistem remunerasi sudah diterapkan dengan baik dalam pemberian tunjangan. 

Yakni, dengan memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah mengabdikan diri dengan baik sebagai imbalan dari jasa yang sudah dikerjakannya. serta memberlakukan pemotongan gaji jika terdapat pegawai yang terbukti tidak patuh terhadap aturan yang berlaku.

“Saya juga belum yakin apakah dengan ditingkatkanya tunjangan itu dapat meningkatkan kinerjanya.  Bagusnya sistim remunerasi diterapkan dahulu sehingga sebanding dengan kinerja dan kedisiplinan, ” lanjut Wabup.

Kenaikan tunjangan bagi anggota dewan tersebut sebelumnya disepakati oleh seluruh fraksi di DPRD Tuban. Kesepakatan teersebut menyebutkan bahwa untuk  tunjangan komunikasi intensif, dari sebelumnya sebesar Rp 5, 3 juta diusulkan naik menjadi Rp.  14, 7 juta.  Serta tunjangan transportasi diusulkan sebesar Rp 12 juta.

Ketua DPRD Tuban, Miyadi berjanji akan mengawal usulan dan berbagai tanggapan maupun pertimbangan terkait kenaikan tunjangan anggota dewan tersebut. Hal itu dilakukan untuk menjaga komunikasi yang baik  antara legislatif dan eksekutif tetap terjaga.

“Saya sudah menyampaikan bahwa seluruh anggota wajib menunjukan kinerja yang baik, seperti disiplin dalam mengikuti rapat, cepat menyelesaikan persoalan dilarang.  Serta disiplin mengikuti paripurna sehingga tidak terkesan hanya rajin mengikuti kunjungan kerja saja,” imbuhnya.

Masih menurut Miyadi,  secara aturan ketika anggota tidak hadir mengikuti paripurna selama 6 kali berturut turut, maka anggota yang bersangkutam harus diberi surat peringatan. Namun, diluar itu belum ada undang-undang yang mengatur bentuk sanksi yang diberikan baik dari tata tertib maupun PP.

Sehingga, aturan tersebut perlu dioptimakan lagi bilamana naiknya tunjangan hak keuangan administratif pimpinan dan anggota DPRD telah disepakati.  “Ini akan menjadi catatan kita bersama,” pungkasnya. ARIF AHMAD AKBAR

Facebook Comments

About the Author