Published On: Jum, Apr 4th, 2014

Wabup Tegaskan Pesanggem Dilarang Beli Pupuk Bersubsidi

Share This
Tags

TUBAN

seputartuban.com – Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein angat bicara tentang kelanggkan pupuk  yang terjadi.  Menurutnya tidak ada pengurangan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai dasar penentuan jatah pupuk bersubsidi di Kabupaten Tuban.

RESAH : Petani jagung di kawasan Kecamatan Jenu sedang menaburi tanamanya dengan pupuk kandang

RESAH : Petani jagung di kawasan Kecamatan Jenu sedang menaburi tanamanya dengan pupuk kandang

Usai rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tuban, Kamis (3/4/2014), dia menjelaskan RDKK Kabupaten Tuban tahun 2013 mencapai  70 ribu ton. Sedangkan tahun 2014 ini naik menjadi 75 ribu ton. Penambahan ini dilakukan karena tiap tahun selalu kekurangan pupuk bersubsidi. Namun pengajuan penambahan itu tidak semuanya dapat direalisasikan, karena kewenangan sepenuhnya diluar Pemkab Tuban. “Meski ita sudah ajukan penambahan tetap kurang. Kita tidak ada wewenang dalam hal itu, “ jelas Wabup.

Wabup yang juga Ketua DPC PKB Tuban ini juga mneambahkan kekurangan stok pupuk ini disebabkan banyaknya petani hutan (pesanggem) yang tidak masuk RDKK namun tetap membeli pupuk bersubsidi. “Sebenarnya itu kan tidak boleh membeli pupuk bersubsidi kalau menananam di lahan milik Perhutani. Persoalannya banyak lahan perhutani yang ditanami, itu tidak boleh dicatat di RDKK, “ tegasnya.

Pemkab Tuban hanya mengawasi distribusi pupuk bersubsidi saja, sedangkan pupk non subsidi diluar pengawasan. Jika menemukan penyelewengan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, Wabup menghimbau kepada masyarakat agar segera dilaporkan ke Polisi. “Kalau non resmi sulit diketahui. Kalau yang bersubsidi itu ada tandanya. Harus dilaporkan polisi,“ ungkapnya. (han)

Facebook Comments

About the Author