Published On: Sab, Okt 28th, 2017

Usai Didatangi Sat Pol PP, Tambang Simo Tetap Beroperasi

seputartuban.com, SOKO –Kegiatan pertambangan tanah uruk di RT 04 RW 04, Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban tetap beroperasi. Meski sudah didatangi personil Sat Pol PP Pemkab Tuban, Kamis (26/10/2017) sekitar pukul 10.00 WIB. 

MASIH OPERASI : Aktifitas pertambangan di Desa Simo

Setelah petugas meninggalkan lokasi tambang, mereka kembali beroperasi. Alasannya kegiatan itu dianggap bukan pertambangan. Namun meneruskan pengerukan tanah sesuai dengan program yang direncanakan Pemerintah Desa Simo. Dalihnya agar lahan pertanian semula kurang produktif menjadi lebih produktif. Dengan cara meratakan tanah agar jaringan irigasi pertanian dapat mengalir diwilayah tersebut.  
“Bukan penambangan mas, galian itu untuk menyiapkan lahan pertanian warga. Sedangkan tanah bekas galianya dioper ke daerah lain, kalau tanahnya dijual ya silahkan ditanyakan kepenjualnya.” Terang Kepala Desa Simo, Ahmad Hadi saat dihubungi seputartuban.com melalui ponsel. Kamis (26/10/2017) malam.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Penegakan dan Perundang-undangan Satpol PP Pemkab Tuban, Wadiono mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil Kepala Desa Simo untuk dimintai keterangan mengenai aktifitas usaha galian tanah yang berada diwilayahnya. Dijadwalkan dipanggil pasa Senin (30/10/2017) pagi.  “Senin nanti kami mintai keterangan dulu terkait penjelasan kades tersebut,” tegasnya terpisah, Jumat (27/10/2017) Sore. 

Selain Kades, yang akan diminta keterangan adalah Nurul Huda, serta Ngalimun selaku Kepala Dusun Kandangan dan sebagai pengawas lokasi tambang.

Diketahui, aktifitas penggalian tanah tersebut diduga kuat diperjual belikan seharga Rp 130 ribu per dump truck tersebut tidak mengantongi izin baik dari pemerintah Kabupaten Tuban maupun Pemerintah Provinsi Jatim. Selain itu juga tidak ada pendapatan desa. Serta sangat berpotensi merusak jalan lingkungan sekitar 5 KM karena dilintasi kendaraan diluar kapasitas. 

Kegiatan pertambangan diatur dalam perundangan. Diantaranya dimaksudkan dalam Pasal 158 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal tersebut menjelaskan Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun, dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Hal ini mengingat negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal itu setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan wajib meminta izin lebih dulu dari negara/pemerintah.

Yakni penanggung jawab aktifitas galian tanah urug wajib memiliki izin yang meliputi, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan  Izin Usaha Pertambangan (IUP), serta wajib mematuhi ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Kemudian di Kabupaten Tuban juga diatur dalam peraturan turunannya. ARIF AHMAD AKBAR

Facebook Comments

About the Author