Published On: Sab, Apr 30th, 2016

Tuntutan Warga Sekitar JOB PPEJ Masih Menguap

TUBAN

PANAS API : Flare JOB PPEJ sering menyebabkan protes warga sekitar hingga saat ini masih menyala

PANAS API : Flare JOB PPEJ sering menyebabkan protes warga sekitar

seputartuban.com – Tuntutan warga sekitar Joint Operation Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB PPEJ), Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban masin menguap hingga kini. Meski sudah disampaikan beberapa tahun lalu, namun belum ada hasil sesuai harapan warga.

Unjuk rasa yang dilaksanakan masyarakat Desa Rahayu Kamis (09/2/2015) untuk menuntut hasil kesepakatan bersama 6 Oktober 2009 silam. JOB PPEJ dengan BP Migas (SKK Migas). Ditandatangani pejabat pada waktu itu meliputi FM JOB PPEJ, Sukanto sukimin, BP Migas Japalu, Roesmardani. Kepala Desa Rahayu, Imam Lughuzali, Camat Soko, Kusmindar dan Kapolsek Soko, AKP Nur Asyik serta Danramil Soko saat dijabat oleh Kapten Istoha.

Serta hasil kesepakatan bersama pada 29 September 2009 bahwa pihak JOB PPEJ akan melaksanakan sejumlah hal. Diantaranya mengembalikan Flare dari 7 cerobong menjadi 2 cerobong. Meredam suara yang diakibatkan kegiatan operasional perusahaan. Mengurangi dampak bau tidak sedap yang dihasilkan CPA.  Merelokasi warga sekitar ring sesuai kaidah standarisasi teknikal migas.

Kepala Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Sukisno menyebutkan bahwa pihakya sudah menanyakan terkait keluhan tersebut pada beberapa pihak melalui surat namun belum membuahkan hasil.

“Kami sudah mengadukan keluhan masyarakat kepada Pemkab Tuban dan Ketua DPRD Tuban serta pihak BLH Tuban agar segera dilakukan pembahasan. Masyarakat mengeluh atas kebisingan, suhu sangat panas, polusi udara. Serta pencahayaan yang menyebabkan penurunan hasil pertanian hingga bau busuk yang meresahkan warga,” katanya kemarin.

Sedangkan pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tuban melalui Staf bagian Pengawasan lingkungan, Supriadi Suyanto menegaskan pihaknya melakukan rangkaian pengujian.Labolatorium yang digunakan sudah terakreditasi dan terdaftar dalam Komisi Akreditasi Nasional. “Sehingga hasil dari ketiga perusahaan itu mulai dari kualitas udara dan kadar air disekitar perusahaan masih aman dan akurasi datanya dapat dipertanggung jawabkan,” tegasnya.

Secara aturan, untuk jarak dan tinggi flare api itu tidak ada aturan berikut ketentuanya. Namun yang perlu diperhatikan ini adalah jarak Industri migas harus berada jauh dari masyarakat atau pemukiman warga. Semburan gas liar dapat terjadi pada  2 tahap. Diantaranya pada saat pengeboran sumur dan saat perbaikan sumur. Karena membersihkan kotoran yang menyumbat sumur menggunakan gas dan bahan peledak.

Aturan jarak pemukiman masyarakat dengan perusahaan tersebut untuk menghindari bilama terjadi kebocoran gas Dari Central Prosesing Area (CPA). Karena gas H2s dapat saja menghembus keluar dari 0,2 ppm hingga 1 ppm dari CPA. Hal itu untuk menghindari agar masyarakat tidak terdampak bau menyengat yang bersifat membahayakan. Seperti gas buang berkadar So2, Co2, NOx Ocsidan Heterogen.

Menurutnya, Jika masyarakat menghirup gas tersebut yang bercampur dengan udara maka akan menyebabkan gangguan pernafasan akut. Hingga dapat mengakibatkan korbanya meninggal dunia secara tiba-tiba.

Namun bereaksinya gas tersebut, tergantung pada ketahanan tubuh korban. “Layaknya pihak perusahaan sudah melakukan pemetaan sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Karena dampak itu dapat dirasakan dari radius 20 Km dari titik pengeboran,” lanjutnya.

Sadangkan pantauanya pada beberapa flare api diwilayah itu, 7 diantaranya merupakan milik JOB PPEJ, dan 5 flare api milik PT. Gasuma Federal Indonesia yang membeli gas buang dari JOB.PPEJ untuk diolah dan dimanfaatkan kembali.

“Jika gas pembuangan dari perusahaan ini tidak dibakar di 5 flare api itu maka dampaknya lebih berbahaya. Sebab gas yang dibuang itu merupakan 5 persen gas apling buruk dan sangat berbahaya,” imbunya.

Sedangkan PT. Geolink, perusahaan  tersebut bertugas menerima minyak mentah dari sumur diwilayah Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Untuk dilakukan pembersihan ulang dari kadar air dan kandungan lilin hingga Kemudian hasil minyaknya dipompa ke CPA untuk dialirkan menuju pipa yang sama ke wilayah perairan Palang.

Menanggapi tudingan itu, Bag Humas JOB PPEJ, Suhandra saat dihubungi  menyebutkan bahwa flire api yang ada sudah sesuai aturan. “Aturan itu sudah tertera didalam ketentuan izin perusahaan pusat dan merupakan kewenangan pusat. Serta tingginya pun sudah sesuai aturan yang ada,” ARIF AHMAD AKBAR

Facebook Comments

About the Author