Published On: Sel, Nov 27th, 2018

Tunjangan Insentif Guru Madrasah Belum Jelas Nasibnya

seputartuban.com, TUBAN – Sejak Januari 2018, Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI No. 484 tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis (Juknis) pemberian tunjangan insentif bagi guru bukan pegawai negeri sipil (non PNS) sudah disahkan. SK tersebut tindaklanjut dari Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Insentif Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama.

ilustrasi uang

Namun hingga penghujung tahun 2018, pelaksanaannya belum dapat dipastikan. Karena Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten belum mendapatkan kepastian kapan akan mulai dapat dicairkan. “Masih nunggu pengumuman memang molor atau gimana. Secara aturan mestinya sudah cair. Itu yang belum tahu (kapan cairnya), dananya aja belum di daerah,” katanya, Senin (26/11/2018).

Pencairan dana tidak perlu repot, karena sudah tekoneksi dengan sistem pendataan guru yang saat ini sudah ada. “Dan untuk sistem pencairan secara langsung melalui Simpatika dan melalui akunnya sendiri-sendiri. Yang nantinya akan dihubungkan secara langsung dengan Simpatika. Jadi datanya sudah tercover untuk Guru non PNS itu,” imbuhnya.

Diketahui, negara melalui Kementrian Agama RI mengalokasikan anggaran Rp. 2,98 triliun untuk sekitar 90.704 guru non PNS yang sudah masuk inpassing. Sedangkan untuk guru non PNS dan non inpassing sebanyak Rp. 1,82 triliun untuk sekitar 101,484 guru termasuk tunjangan intensif guru ini.

Syarat mendapatkan tunjangan ini adalah harus terdaftar aktif di Simpatia. Dengan memiliki bukti keaktifan sebagai guru pada semester berjalan, berupa print out S25a atau kartu PTK dari Simpatik. Cetak Surat Keputusan Layak Tunjangan Insentif Guru Madrasah Bukan PNS dari Simpatika (fitur akan segera dimunculkan di Simpatika).

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru non PNS agar bisa mendapatkan tunjangan insentif yakni guru non PNS di RA atau Madrasah. Aktif mengajar di RA atau Madrasah dan terdaftar di Simpatia. Belum lulus Sertifikasi, memiliki NPK (Nomor PTK Kemenag) atau NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan). Aktif mengajar di satminkal binaan Kemenag minimal 2 tahun berturut-turut.

Syarat lainnya adalah memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D-IV, bertugas pada RA atau madrasah yang memiliki izin operasional penyelenggara pendidikan dari Kemenag. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kemenag. Belum memasuki usia pensiun, tidak terikat sebagai tenaga tetap pada intansi selain Madrasah Kementerian Agama. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif. RHOFIK SUSYANTO

Facebook Comments

Print Friendly, PDF & Email

About the Author

komentar dengan santun

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>