Published On: Rab, Agu 19th, 2015

Kabupaten Tuban Tak Bisa Serap Dana Pariwisata

TUBAN

FARID ACHMADI: Kita akui sampai sekarang kita (pemkab) masih belum memiliki Perda RIPPDA.  Padahal itu syarat mutlak untuk bisa menyerap dana pengembangan kepariwisataan di daerah.

FARID ACHMADI: Kita akui sampai sekarang kita (pemkab) masih belum memiliki Perda RIPPDA. Padahal itu syarat mutlak untuk bisa menyerap dana pengembangan kepariwisataan di daerah.

seputartuban.com-Meski pemerintah pusat sejak tahun 2011 lalu telah menggelontorkan dana untuk pengembangan pariwisata di daerah, namun hingga sejauh ini Pemkab Tuban belum bisa menyerapnya.

Kendala yang mengambat tidak bisa terserapnya dana tersebut karena sampai sekarang, atau paska empat tahun sejak pemerintah pusat membuka kran dana kepariwistaan ini, karena Pemkab Tuban mengakui belum memiliki perda rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA).

“Kita akui sampai sekarang kita (pemkab) masih belum memiliki Perda RIPPDA. Padahal itu syarat mutlak untuk bisa menyerap dana pengembangan kepariwisataan di daerah. Untuk itu nanti akan kita usulkan dalam prolegda 2016,” ,” kata Kepala Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten, Farid Achmadi, Rabu (19/08/2015) siang.

Dia menjelaskan, sesuai PP nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional (RIPKN) tahun 2010-2025 ditegaskan, setiap daerah harus memiliki Perda RIPPDA sebagai implementasi dari PP tersebut.

“Akan kita susun RPJM selama lima tahun untuk dimasukkan dalam Perda RIPPDA sehingga pengelolaan wisata bisa lebih maksimal,” ungkap Farid.

Potensi Di Pelupuk Mata Yang Terabaikan

Sementara anggota Komisi B DPRD Tuban, Rasmani, melihat di Kabupaten Tuban banyak potensi pariwisata yang masih belum dikelola secara maksimal. Padahal itu merupakan sumber kekayaan dan pendapatan daerah yang dapat dikembangkan.

Secara geografis Kabupaten Tuban memiliki obyek wisata yang bisa dikembangkan. Seperti pantai, air terjun, goa dan keindahan alam lainnya. Namun, selama ini hanya beberapa yang baru bisa ditangani. Itupun masih belum maksimal hasil yang diperoleh.

“Perlu segera dibentuk Perda RIPPDA agar pendapatan daerah dari wisata bisa meningkat,” kata Rasmani.

Disebutkan. di Kabupaten Tuban selain tempat wisata yang dikelola oleh pemkab juga banyak tempat-tempat wisata yang dikelola perseorang.

Tempat-tempat wisata itu tidak memberikan kontribusi terhadap PAD Tuban. Karena memang tidak ada peraturan terkait bagi hasil dari penghasilan pengelolaan tempat wisata pribadi.

“Untuk sementara akan kita rencanakan dibuatkan perbup untuk retribusi tempat wisata pribadi, sehingga PAD bisa meningkat,” terang Farid menanggapi obsesi kalangan DPRD tersebut. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author