Published On: Rab, Des 30th, 2015

Tidak Banyak Diwarnai Perseteruan, 8 Raperda Disahkan

TUBAN

Lancar : Pengesahan 8 Raperda dalam Paripurna DPRD Tuban

Lancar : Pengesahan 8 Raperda dalam Paripurna DPRD Tuban

seputuartuban.com – Fraksi Golkar Sejahtera DPRD Tuban meminta Raperda tentang Perangkat Desa pengesahanya. Hal  itu disampaikan oleh juru bicara Fraksi, Moh. Musa pada saat menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap 8 Raperda, Selasa (29/12/2015) diruang rapat paripurna DPRD Tuban.

Musa mengatakan bahwa didalam peraturan pemerintah sebagai pelaksana UU nomor 6 tahun 2015 tentang Desa, itu sudah diatur bahwa untuk perangkat desa akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri (Permen). Bila Raperda tersebut disahkan dan ada peraturan baru melalui Permen di khawatirkan bertentangan. “Kita minta ditunda bukan menolak, sebab kita khawatir nanti bertentangan dengan peraturan menteri yang terbaru,” ungkap Musa.

Permintaan penundaan tersebut disebabkan karena Raperda menyangkut kepentingan dan juga nasib desa. Sehingga harus benar-benar berpihak kepada desa agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Sementara itu, dasar yang dipakai dalam penyusunan Raperda tersebut adalah undang-undang desa dan PP sebagai pelaksana UU tersebut. “Tapi yang minta ditunda hanya kita, 7 fraksi lainnya menyetujuinya,” keluhnya.

Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husein mengatakan bahwa pihaknya menghormati pendapat dari Fraksi Golkar tersebut. Ia beranggapan Raperda itu sudah sesuai dengan UU maupun PP dan juga Peraturan Menteri Desa nomor 43 tahun 2015 yang didalamnya juga ada yang menyangkut tentang perangkat desa.

“Raperda itu sudah sesuai dengan UU dan PP serta Permen, tidak mungkin bertentangan. Aturan yang barupun tidak mungkin bertentangan dengan UU dan PP itu,” jelas Wabup usai mengukuti paripurna.

Ditambahkan Raperda yang telah disetujui oleh DPRD Tuban tersebut akan diajukan ke Gubernur untuk dilakukan evaluasi dan mendapat persetujuannya. Setelah itu baru akan undangkan dan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Salah satu klausul dalam Raperda tersebut adalah Perangkat Desa dilarang bekerja sebagai karyawan BUMN, BUMD dan swasta yang dapat mengganggu kinerja. Sehingga setelah Raperda itu diundangkan, perangkat desa tidak boleh nyambi lagi.

Dalam paripurna itu 8 Raperda yang disetujui eksekutif dan legislatif adalah Raperda retribusi pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Dr. Koesma Tuban. Didalamnya mengatur apabila kelas III penuh, pasien gratis dapat dipindahkan ke kelas II dan tidak dipungut biaya. Atau dipindahkan ke rumah sakit lain yang memberikan pelayanan BPJS.

Raperda kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas rokok. Ini mengatur diantaranya tempat-tempat pelayanan umum dilarang merokok. Raperda penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, didalamnya mengatur analisa dampak lalu lintas (andalalin) yang harus dimiliki perusahaan.

Raperda Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Raperda pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa. Raperda tentang pendidikan karakter dan akhlak mulia serta Raperda perubahan atas Perda No. 2 tahun 2014 tentang ijin pemanfaatan ruang. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author