Published On: Jum, Apr 3rd, 2015

Tidak Ada Aturan Calon Incumbent Harus Mundur

TUBAN

BUDI WIYANA: Ini perlu diluruskan. Ada pemahaman yang salah soal aturan wajib mundur bagi calon incumbent

BUDI WIYANA: Ini perlu diluruskan. Ada pemahaman yang salah soal aturan wajib mundur bagi calon incumbent

seputartuban.com-Ada pemahaman yang keliru dan perlu diluruskan terkait aturan mundur bagi calon incumbent. Yang wajib mundur itu jika kepala daerah yang sedang menjabat mencalonkan diri di daerah lain.

Penegasan itu disampaikan plt Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tuban, Budi Wiyana, menanggapi wacana di tengah masyarakat soal calon incumbent yang running pilkada seperti Bupati Tuban Fathul Huda.

“Ini perlu diluruskan. Ada pemahaman yang salah soal aturan wajib mundur bagi calon incumbent,” jelas Budi saat dihubungi seputartuban.com, Kamis (02/04/2015) siang.

Menurut dia, aturan wajib mundur bagi petahana atau incumbent adalah yang akan mencalonkan diri dalam pilkada di daerah lain. Semisal ketika Bupati TUban Fathul Huda akan mencalonkan di Pilkada Lamongan maka harus mundur dari jabatannya.

Budi menjelaskan, selain itu berdasar undang-undang hasil revisi undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang tentang penetapan Perppu nomor 1 tahun 2014, juga melarang bagi calon yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Penjelasannya adalah calon harus tidak punya hubungan darah, ikatan perkawinan, garis keturunan ke atas, ke samping, dan ke bawah. Kecuali melewati jeda masa jabatan.

“Jadi calon yang ada hubungan darah boleh mencalonkan jika sudah jeda satu periode. Anaknya incumbent misalnya, boleh mencalonkan tapi menunggu satu periode setelah bapaknya tidak menjabat lagi,” papar Budi Wiyana. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author