Published On: Sab, Agu 27th, 2016

Tiap Orang Bebas Nyalon Kades di Tuban

Share This
Tags

TUBAN

seputartuban.com – Pembatalan pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mewajibkan perangkat desa atau kepala desa sebagai warga setempat tidak berlaku lagi.

Sosialisasi Perbup Pilkades

Sosialisasi Perbup Pilkades belum lama ini

Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Budi Wiyana mengatakan, Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal tersebut secara langsung diberlakukan di Kabupaten Tuban. Pemkab tidak perlu melakukan revisi peraturan daerah (Perda) maupun peraturan bupati (Perbup) sebagai sebagai pelaksana dari undang-undang.

“Dengan dikabulkannya judicial review terkait UU Desa itu, maka perda maupun perbup yang bertentangan dengan putusan MK itu sudah tidak memiliki kekuatan hukum tetap,’’ jelas Sekda, Budi Wiyana, Jum’at (26/8/2016).

Dengan begitu, pasal yang menyebutkan calon perangkat desa dan kepala desa harus warga desa setempat gugur dengan sendirinya. Sehingga tidak perlu adanya revisi Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) yang telah ada. “Kalau dihapus maka prosesnya bisa lama. Jadi, langsung tidak dipakai gitu aja,” sambung Sekda.

Dengan adanya putusan tersebut setiap orang berhak memajukan dirinya sebagai calon perangkat maupun kepala desa dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat dan negara. Mereka tidak harus terdaftar sebagai penduduk atau tinggal setidaknya satu tahun di desa setempat.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Tuban, Abu Cholifah mengatakan bahwa semua aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bersifat mengingkat. Termasuk keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga Perda yang sudah ada tidak perlu diubah.  “Tidak perlu mengubah UU, Perda maupun Perbup yang ada, semuanya mengikuti hasil keputusan MK,” jelas Abu saat ditemui di gedung DPRD Tuban.

Dengan tidak diubahnya undang-undang, Perda maupun Perbup nantinya dalam pelaksanaan Pilkades maupun rekrutmen perangkat desa persyaratan yang mencantumkan harus terdaftar sebagai penduduk setempat dan tinggal setidaknya satu tahun itu tidak dicantumkan.

Sehingga dengan sendirinya persyaratan itu tidak ada dan siapapun bisa ikut mencalonkan diri menjadi perangkat desa mapun kepala desa di Tuban.

Meski demikian, menurut Abu keputusan MK itu harus disikapi dengan arif dan bijaksana oleh warga. Sebab memilih pemimpin itu harus ekstra hati-hati. Perlu adanya pertimbangan dan yang dipilih harus benar-benar yang berorientasi untuk memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat.

“Pemkab secepatnya harus melakukan sosialisasi dengan adanya perubahan undang-undang itu, apa lagi Desember mendatang 36 desa di Tuban akan melaksanakan Pilkades,” harap Abu.

Diketahui, pada Selala (23/8/2016) lalu, MK mengabulkan judicial review yang diajukan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) tarkait penganuliran pasal 50 ayaut (1) huruf c UU/6/2014 tentang Desa yang mewajibkan perangkat sebagai warga setempat. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author