Published On: Ming, Nov 24th, 2019

SPN Berharap UMK 2020 Tuban Bukan Hanya Diatas Kertas, Pisahkan Juga Dinas Ini

seputartuban.com, TUBAN – Belum lama ini, Gubernur Jawa Timur telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) se Jawa Timur berlaku tahun 2029. Salah satunya Tuban, Rp. 2.532.234,77. Dengan peringkat 11 terbanyak di Jatim. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Nasional (DPC) Kabupaten Tuban berharap keputusan ini tidak hanya diatas kertas. Namun pemerintah kabupaten berupaya menjalankannya agar kehidupan pekerja menjadi lebih sejahtera.

UMK Kabupaten Tuban ditetapkan lebih mahal dibandingkan kabupaten tetangga terdekat. Yakni Kabupaten Bojonegoro diperingkat 19 dengan nominal Rp. 2.016.780. Kabupaten Lamongan peringkat 14 dengan nominal Rp. 2.423.724,77. Penetapan UMK ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jatim nomor 188/568/KPTS/2019.

Ketua DPC SPN Kabupaten Tuban, Kusmen, Sabtu (23/11/2019) mengatakan kenaikan UMK ini sebenarnya masih belum layak. Karena masih belum dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja.

“Kenaikan UMK Tuban yang besaranya berkisar 2,5 itu (Rp. 2,5 juta) menurut saya belum bisa menutupi kebutuhan pekerja lajang. Normalnya UMK Tuban itu 2,8 (juta) dikarenakan industri besar ada di Tuban. Kemudian kalau UMK Tuban sudah di dok oleh gubernur maka tidak ada alasan lagi pengusaha untuk tidak membayar sesuai UMK atau diatasnya,” katanya,” jelasnya.

Bagi perusahaan yang mengabaikan keputusan Gubernur Jatim, ada resiko hukum. “Kalau SK Gubernur itu di indahkan perusahaan sudah masuk ranah pidana bila perusahaan tidak membeyar swsuai ketentuan. Tantangan kita pekerja harus bisa beresaing, karena tingkat pengangguran di Tuban begitu banyak,” ungkapnya.

Ketua DPC SPN Kabupaten Tuban, Kusmen

Untuk mudahkan dan lebih fokus urusan tenaga kerja, sebaiknya menurut DPC SPN Tuban, organisasi perangkat daerah (OPD) Ketenagakerjaan tidak digabung dengan perijinan. Namun keduanya dipisah. Karena selain wujud keseriusan pemimpin dalam menangani nasib pekerja, dalam jangka panjang banyaknya investasi yang akan masuk ke Tuban butuh penanganan ekstra. Sehingga tidak optimis jika hanya bagian saja menangani.

“Saya selaku Ketua DPC SPN Tuban berharap kepada pemerintah Kab. Tuban untuk memisahkan dinas Perijinan dengan ketenagakerjaan. Kami tidak ingin urusan tenaga kerja dikesampingkan. Problem ketenagakerjaan di Tuban akan semakin komplek seiring dengan kembangan investasi di Tuban. Baik itu perusahaan nasional ataupun internasional,” pungkasnya. NAL

Facebook Comments

Print Friendly, PDF & Email

About the Author

komentar dengan santun

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Videos