Published On: Jum, Jan 9th, 2015

Setahun Tiap Desa Akan Terima Rp 1,5 M “Dana Revolusi”

TUBAN

BUDI WIYANA: Pemerintah pusat menargetkan setiap desa menerima dana revolusi desa minimal Rp 1,5 miliar setiap tahun.

BUDI WIYANA: Pemerintah pusat menargetkan setiap desa menerima dana revolusi desa minimal Rp 1,5 miliar setiap tahun.

seputartuban.com-Di tengah penantian pemerintah desa menerima dana revolusi sesuai amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014, berembus kabar bahwa dana yang bersumber dari APBN itu akan mengalami kenaikan.

Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana, mengungkapkan telah menerima informasi “setengah” resmi yang menyebutkan bahwa dana revolusi desa akan mengalami kenaikan. Hanya saja, besaran kenaikan tersebut masih belum diketahui sebab saat ini masih dalam pembahasan pemerintah pusat.

“Dana revolusi desa akan mengalami kenaikan. Jika semula total dana untuk desa sebesar Rp 9,1 triliun akan mengalami kenaikan hampir Rp 20 triliun. Saat ini sedang diajukan PAPBN oleh presiden,” jelas Budi Wiyana, Jumat (09/01/2015) siang.

Dikatakan, saat ini Pemkab Tuban menerima dana revolusi desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 4,6 miliar yang akan dikucurkan langsung ke desa. Besaran dana itu diperkirakan akan bertambah jika usulan yang diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR berjalan mulus.

“Untuk pembagiannya berdasarkan beberapa kriteria. Diantaranya luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah keluarga miskin yang ada di tiap-tiap desa,” tutur Budi.

DANA DESASementara untuk mengantisipasi ada penyelewengan dana revolusi itu pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan pendampingan dan pengawasan. Sebab pemerintah pusat menjanjikan setiap tahunnya dana revolusi akan dinaikkan hingga setiap desa minimal memperoleh dana sebesar Rp 1,5 miliar.

“Pemerintah pusat menargetkan setiap desa menerima dana revolusi desa minimal Rp 1,5 miliar setiap tahun. Harapannya kesejahteraan dan pembangunan desa bisa lebih baik. Untuk itu Pemprov Jatim berencana memberikan pendampingan untuk setiap kecamatan satu orang,” sambung Budi.

Dia mengimbuhkan, untuk rencana kenaikan dana desa tersebut jika nantinya sudah ada kepastian akan dilakukan perubahan besarannya.

Disebutkan, sampai sejauh ini Pemkab Tuban masih terkendala pembuatan peraturan bupati (perbup) tentang pengelolaan dan pelaporan.

“Sebab hingga saat ini masih belum ada peraturan menteri yang akan dipakai dasar pembuatan perbup tersebut,” tandas Budi Wiyana. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author