Published On: Jum, Jul 31st, 2015

Sengkarut Perizinan Tambang “Bunuh” Daerah

TUBAN

AGUNG SUPRIYANTO: Ini bertolak belakang dengan prinsip otonomi daerah. Seharusnya semakin dimudahkan dan  mendekatkan pelayanan kepada masyarakat bukan sebaliknya.

AGUNG SUPRIYANTO: Ini bertolak belakang dengan prinsip otonomi daerah. Seharusnya semakin dimudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat bukan sebaliknya.

seputartuban.com–Tantangan terberat Kabupaten Tuban yang kaya sumber daya mineral dan bebatuan adalah maraknya pertambangan ilegal.

Tak hanya merugikan daerah secara finansial. Tapi sering juga menjadi penyebab lahirnya pelbagai persoalan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, ketimpangan ekonomi atau bahkan mendorong terjadinya kemiskinan baru.

Kondisi ini kian karut marut pasca diberlakukannya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan mencabut PP nomor 41 tahun 2007 yang mengalihkan urusan perizinan tambang, kehutanan dan perikanan dari pemerintah kabupaten serta kota ke provinsi.

Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto, mengatakan setelah dibelakukannya undang-undang tersebut pemerintah kabupaten dan kota bingung mengambil langkah.

Sebaliknya, para pengusaha galian C juga kesulitan mengajukan izin dengan alasan belum ada PP atas undangundang itu.

“Sejak munculnya aturan baru itu, banyak pembangunan di daerah yang terganggu karena ketersediaan material. Sementara para penambang belum berani beroperasi. Itu terjadi karena belum ada petuntuk teknis maupun petunjuk pelaksana atas aturan tersebut,” kata Agung kepada seputartuban.com, Kamis (30/07/2015) malam.

Menurut dia, izin penambangan yang semula menjadi otorita pemerintah kabupaten kini telah berakhir. Fakta ini seperti memerlihatkan kembali ke pola sentralisasi. Padahal sebelumnya negara telah sepakat melaksanakan otonomi daerah.

“Ini bertolak belakang dengan prinsip otonomi daerah. Seharusnya semakin dimudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat bukan sebaliknya,” tutur Agung sembari menyebut silang sengkarut perizinan tambang ini jelas merugikan Kabupaten Tuban sebagai daerah kaya sumber tambang.

Pemkab Tuban dan Rakyat Dirugikan

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga menganggap Gubernur Jatim grusa-grusu menindaklanjuti undang-undang tersebut.

“Masih terlalu dini karena hukum pirantinya belum ada. Ini namanya tergesa-gesa. Selain itu untuk mengurus izin harus disurvei dulu, belum lagi persoalan kekurangan pegawai. Ini semuanya jadi penghambat. Provinsi lain tidak ada yang melakukan ini,” tutur Agung.

Berkaitan itu Komisi A akan berkomunikasi dengan DPRD Jatim maupun gubernur untuk menklarifikasi pemusatan perizinan itu.

“Kita akan mengawal ini ke provinsi demi kepentingan daerah hingga tuntas,” tandas Agung.

Menurut Agung, dampak yang terjadi di Tuban akibat aturan semrawut ini adalah semakin banyaknya tambang ilegal beroperasi, dengan dalih sulit dan lamanya mengurus perizinan.

Lagi-lagi yang dirugikan adalah pemerintah daerah dan masyarakat.

“Daerah rugi, pendapatannya hilang karena mereka beroperasi tanpa izin. Belum lagi dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Provinsi itu wilayahnya luas, jelas tidak maksimal kalau semuanya diurusi,” katanya.

Tapi, ibarat pepatah memakan buah simalakama. Gencarnya aktivitas galian C sebagai bahan utama pembangunan infrastruktur, menimbulkan dampak kerusakan lingkungan cukup parah.

Namun, menangani pertambangan ilegal juga bukan sebuah yang perkara mudah.Banyak pertambangan ilegal dilakukan kelompok-kelompok masyarakat kecil dalam jumlah yang sangat besar dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan pemilik modal. MUHAIMIN

Facebook Comments

About the Author