Published On: Sel, Jan 17th, 2017

Sembilan Perkara Korupsi Diproses Selama 2016

seputartuban.com, TUBAN – Sejumlah perkara korupsi di Kabupaten Tuban diproses penegak hukum selama tahun 2016. Tindak pindana korupsi (tipikor) tersebut menjerat aparat pemerintah.

ilustrasi korupsi

Kepala Seksi Pidana Kusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban, Widyanto Nugroho mengatakan seluruh perkara korupsi yang telah diproses pihaknya sebanyak 9 kasus.

“Seluruh perkara yang berhasil diungkap oleh kejaksaan berjumlah 5 perkara. Sedangkan Polres Tuban berhasil mengungkap 4 perkara” terangnya. Senin (16/1/2017) siang.

Rincianya, terpidana, Sugeng waluyo, ia merupakan petugas PPTK (pejabat pembuat komitmen) proyek pembangunan gedung SMAN 1 Senori. Dia terbukti merugikan negara sebesar Rp 154.279.225 dari total anggaran sebesar Rp. 946 juta. Bersumber dari APBD Kabupaten Tuban tahun 2011.

Ia di vonis oleh Hakim Tipikor Surabaya dengan penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 50 juta subsider 6 bulan kurungan. Masa penyidikanya dilakukan sejak awal Tahun 2015 dan divonis hakim pada awal tahun 2016.

Perkara korupsi selanjutnya menjerat salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tuban atas nama Wahyudi Hidayat. Serta Eko Prayitno, Joko Sundoro Santoso yang merupakan pegawai Satpol PP Pemkab Tuban.

Ketiga terdakwa tersebut dalam persidangan meminta dan menerima sejumlah uang dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk dipercepat menjadi PNS. Perkara tersebut terungkap dipertengahan Tahun 2015.

Wahyu Hidayat divonis hukuman penjara 4 tahun serta denda sebesar Rp 3 juta, karena dia terbukti sebagai pelaku utama. Sedangkan Joko dan Eko (oknum satpol-pp) yang berperan sebagai penyetor uang dari korbanya, mereka divonis penjara 2 tahun subsider 3 bulan kurungan dengan denda sebesar Rp 2 juta.

Kemudian, perkara Tipikor lainya adalah yang menimpa Kepala Desa (Kades) Sawir, Kecamatan Tambakboyo. Terdakwa Nur Indahyani divonis dengan hukuman 5 tahun penjara dengan denda sebesar Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan, dan mengembalikan uang sebesar Rp 225 juta.

Sedangkan Solikayatun, ia divonis divonis hukuman 18 bulan penjara serta denda sebesar Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp 5 juta. “Perkembangan terhadap keduanya tersangka ini masih diajukan kasasi karena perbedaan pasal,” lanjutnya.

Perkara korupsi selanjutnya menimpa Dwi Saksono Priyanto, Pjs Kepala Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Dalam persidangan terbukti telah menggelapkan dana kas desa sebesar Rp 135 Juta. Dia divonis penjara 3 tahun dengan denda sebesar Rp 50 juta dan mengembalikan seluruh nominal kerugian akibat perbuatanya.

Beberapa Kepala Desa lain yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi ialah Tumito (Kades Plumpang) dan Mutohir pengurus Koperasi Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.

Keduanya terjerat kasus Tipikor dalam proyek renovasi Pasar Plumpang. Divonis penjara selama 2 tahun. Karena terbukti terlibat proyek renovasi fiktif rehab berat gedung Pasar Plumpang sebesar Rp. 285 Juta dari nilai dana proyek sebesar Rp 900 Juta yang bersumber dari APBN tahun 2014.

Selain itu, Kades lainya ialah Rujito. Kepala Desa Talun, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Dia menjadi terdakwa karena penyelewengan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) tahun 2015 sebesar Rp 110 juta. Ia divonis menjalani masa pidana selama 1 tahun dengan denda sebesar Rp 50 juta dan mengembalikan seluruh nominal kerugian.

Terakhir, kasus korupsi tersebut menimpa Candi. Ia merupakan Sekertaris Desa (Sekdes) Mlangi, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Dia menjadi tersangka karena diduga merugikan negara sebesar Rp 800.924.400. Besaran itu karena perbuatannya menerbitkan Surat Penerbitan Pajak Terhutang (SPPT) palsu atas kepemilikan tanah milik desa menjadi milik pribadi. “Kami masih menyusun rencana dakwaanya, tersangka sudah kita titipkan di Lapas Tuban untuk menjalani proses hukumnya,” pungkas Kasi Pidsus.

Kejari Tuban saat ini masih menyiapkan berkas dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Ia dijerat dengan pasal 2 JO pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan Korupsi dengan ancaman pidana minimal 4 tahun maksimal 20 tahun penjara. ARIF AHMAD AKBAR

Facebook Comments

About the Author