Published On: Ming, Apr 19th, 2015

Selama 2014, Pemkab Tuban Biarkan “Nganggur” APBD Rp. 210 Milyar

Share This
Tags

TUBAN

PERBAIKI KINERJA : Rekomendasi Pansus DPRD Tuban terhadap LKPJ Bupati Tuban tahun anggaran 2014 diserahkan Ketua DPRD Tuban, M. Miyadi kepada Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, Sabtu (18/04/2015)

PERBAIKI KINERJA : Rekomendasi Pansus DPRD Tuban terhadap LKPJ Bupati Tuban tahun anggaran 2014 diserahkan Ketua DPRD Tuban, M. Miyadi kepada Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein, Sabtu (18/04/2015)

seputartuban.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tuban tahun anggaran 2014 DPRD Tuban, menilai miring kinerja Pemkab Tuban. Hal ini disebabkan masih banyaknya sisa anggaran dan kinerja yang dianggap belum tersistem dengan baik.

Dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi Pansus, Sabtu (18/04/2015) DPRD menilai penyerapan anggaran di Disdikpora yang kurang maksimal. Pengawasan proyek infrastruktur lemah. Serta masih diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Karena selama ini masih banyak keluhan pelayanan di Kabupaten Tuban.

“Perencanaan program harus lebih dimatangkan lagi. Sehingga semua anggaran bisa terserap. Seperti di Disdikpora ada anggaran senilai Rp. 14 miliar yang tidak terserap,” kata Sekretaris Pansus, Tri Astutik.

Seluruh anggaran yang tidak terserap selama 2014 sebanyak Rp. 210 milyar. Banyaknya anggaran tidak terserap berarti banyak program yang tidak terlaksana dan tertunda. Hal ini jelas merugikan masyarakat serta bentuk nyata keseriusan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Kita akan tingkatkan pengawasan, sehingga penyerapan anggarannya bisa lebih sempurna,” imbuh Tri Astutik.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Hussein mengatakan rekomendasi Pansus DPRD Tuban ini hal baik bagi Pemkab Tuban. Karena akan dijadikan dasar evaluasi kinerja bawahanya agar lebih baik.

Terkait sisa anggaran yang masih ratusan milyar, Wabup menyalahkan pemerintah pusat yang menurunkan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) anggaran terlambar. Sehingga pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi terbatas hingga tidak terserap. “Yang tidak terserap itu dikarenakan Juklak dan Juknis terlambat, sehingga tidak terealisasi,” tegas Wabup.

Dia berjanji pada tahun anggaran 2015 ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan terserap semua. Apalagi Pemkab Tuban juga harus membiayai pelaksanaan Pilkada sekitar Rp. 40 milyar.

“Tahun ini dipastikan semua anggaran pasti terserap, sebab kita butuh anggaran besar untuk pelaksanaan Pilkada,” pungkasnya.

Dalam rapat paripurna ini, dari 50 anggota DPRD Tuban sebanyak 38 orang hadir. Sedangkan Bupati dan sejumlah kepala SKPD banyak yang tidak hadir dalam rapat penting ini. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author