Published On: Kam, Mar 2nd, 2017

Sekdes Pungli Terancam Dipecat

seputartuban.com, TUBAN – Sekretaris Desa (Sekdes) Gresikan, Kecamatan Grabagan yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Tuban terancam dipecat sebagai PNS. Namun kepastiannya masih menunggu proses hukum hingga akhir memiliki kekuatan hukum tetap.

Sekda Kab Tuban, Budi Wiyana

Sesuai dengan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum.
Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (“PP 32/1979”) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tuban, Budi Wiyana mengatakan saat ini Pemkab Tuban masih menunggu proses hukum. Sanksi yang akan dijatuhkan kepada Sekdes PNS tersebut menunggu keputusan tetap dari pengadilan. “Kita menunggu proses hukum dan hasil keputusan pengadilan untuk menentukan sanksinya,” kata Sekda, Budi Wiyana, Rabu (1/3/2017).

Sekda menambahkan bahwa Pemkab Tuban selalu mensosialisasikan pemberantasan pungli, serta terus malakukan pembinaan terhadap semua staf organisasi perangkat daerah (OPD). Pengawasan juga dilakukan oleh masing-masing OPD dan juga Inspektorat selaku lembaga yang melakukan pengawasan. “Kita selalu kampanyekan untuk pemberantasan pungli, siapapun yang tersangkut hukum harus diproses sesuai aturan,” tegasnya.

Pemkab berharap agar semua pegawai tidak melakukan tindakan melanggar hukum atau menyalah gunakan wewenangnya. Pasalnya saat ini sudah ada Saber Pungli dan dalam menjalankan tugasnya harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

Diketahui, oknum Sekdes Pegawai Negeri Sipil (PNS) diduga melakukan tindakan pidana Pungli dalam pengurusan sertifikat tanah. Oknum Sekdes tersebut ditangkap tim Saber Pungli di depan musholla SPBU Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban pada 20 Februari 2016 lalu.

Kejadian Pungli berawal Desember 2016 lalu. Saat itu P warga Dusun Jati, Desa Grabagan, Kecamatan Grabagan membeli sebidang tanah di Desa Gesikan. Oleh pelaku, korban diminta membayar Rp 4 juta untuk pengurusan sertifikat tanah. Uang tersebut dengan rincian Rp 1,5 juta sebagai uang muka, Rp 1 juta sebagai biaya ukur, dan Rp 1,5 juta sebagai biaya terbitnya peta bidang. Kemudian pelaku meminta kembali uang sebesar Rp 4 juta kepada korban dengan alasan untuk mempercepat pengurusan sertifikat dan oleh korban baru dibayar sebesar Rp 2 juta.

Saat menyerahkan uang Rp 2 juta kepada pelaku tersebut dilakukan penangkapan oleh tim Saber Pungli Kabupaten Tuban. Akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 12 huruf e UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasn tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun, dan paling lama 20 tahun. Serta denda paling sedikit Rp 20 juta, dan paling banyak Rp 1 miliar. Saat ini kasus tersebut masih dalam penangan Polres Tuban. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author