Published On: Sel, Mei 26th, 2015

Nasib Sekdes Non PNS Bagai “Layangan Putus”

TUBAN

illustrasi: google image diolah

illustrasi: google image diolah

seputartuban.com-PP nomor 43 tahun 2014 sebagai penjabaran UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, tegas mengatur status sekretaris desa (sekdes) dikembalikan sebagai perangkat desa dan bukan PNS seperti diatur dalam UU nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa.

Hanya saja, pelaksanaan di lapangan masih sebatas wacana. Alhasil, nasib sekdes non PNS yang ditunggu publik tak ubahnya seperti “layangan putus”.

Buktinya, seluruh sekdes berstatus PNS di Kabupaten Tuban yang harusnya sudah ditarik  masih aktif berdinas di desa. Kenyataan ini seolah menghambat proses mengembalikan jabatan sekdes sebagai perangkat desa murni.

Kepala Bapemas, Pemdes dan KB Kabupaten Tuban, Mahmudi, mengakui pelaksanaan mengembalikan sekdes sebagai perangkat desa memang belum ada kejelasan. Sebab Permendagri terkait yang mengatur secara teknis persoalan ini belum terbit.

Dengan begitu, kata dia, otomatis Pemkab Tuban masih harus menunggu petunjuk teknisnya. Akibatnya, Pemkab Tuban juga terkendala dalam rencana pembuatan perda tentang perangkat desa.

“Bahkan raperda tentang perangkat desa masih belum kita ajukan, karena masih menunggu Permendagri terkait status dari sekdes,” jelas Mahmudi, Selasa (26/05/2015) siang.

Dia menjelaskan, terkait ditarik tidaknya sekdes berstatus PNS yang ada saat ini menjadi kewenangan badan kepegawaian daerah (BKD).

“Namun bila nanti sudah ada kejelasannya, maka untuk mekanisme pembentukan sekdes yang baru manjadi kewenangan Bapemas,” tandasnya.

Yang jelas, imbuh Mahmudi, sesuai amanat UU nomor 6 tahun 2014 bahwa sekdes itu statusnya sama dengan perangkat desa. Prosesnya pengangkatannya nanti akan dilakukan melalui tes. Sehingga mereka yang menjabat sebagai sekdes benar-benar orang dengan kompetensi cukup.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto, mengatakan dengan adanya perubahan aturan itu nantinya sekdes benar-benar mempunyai kemampuan yang cukup dan memahami kondisi desa. Sebab tugas dan tanggungjawabnya lebih besar, karena dana pemerintah pusat akan digelontorkan langsung ke desa.

Selain itu, sekdes adalah ujung tombak dari pemerintah desa lantaran yang mengelola administrasi desa atau top manager.

Disebutkan, dari 311 desa pada 20 kecamatan di Kabupaten Tuban ada sebanyak 209 sekdes yang berstatus sebagai PNS. Sedangkan sebanyak 102 desa lainnya hingga kini tidak memiliki sekdes. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author

Displaying 1 Comments
Have Your Say
  1. astroo berkata:

    mohon segera ditarik paakkkk…
    sekdes PNS Kebanyakan tdak sinkron dgn KADES …. !!!!!!!