Published On: Rab, Mar 9th, 2016

Segera Diterapkan, PKL Tuban Ditarik Pajak 10 Persen

TUBAN

MENJAMUR : PKL masih memadati sejumlah ruas trotoar di Tuban

MENJAMUR : PKL masih memadati sejumlah ruas trotoar di Tuban

seputartuban.com – Tidak terlalu lama lagi, Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Tuban akan ditarik retribusi daerah. Hal itu sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 23 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL.

Aturan itu ditetapkan dan diundangkan pada 18 Juli 2014. Pemetaan PKL diseluruh kecamatan se Kabupaten Tuban juga sudah berlangsung awal tahun lalu. Namun, sampai saat ini Perbup tersebut masih belum berjalan seratus persen seiring dengan masih terus dikaji. “Penataan PKL masih dalam kajian,” kata Kabag Humas dan Media Setda Tuban, Teguh Setyobudi, Selasa (8/3/2016).

Sebelumnya aturan PKL tertuang dalam Perda No 13 Tahun 2002 tentang ketentraman dan ketertiban. Jadi Perbup tersebut merupakan aturan yang kali pertama dalam mengatur lebih khusus tentang PKL. “Saat ini rencana penataan PKL belum terlaksana karena masih dalam kajian,” sambungnya.

Dalam Perbup tersebut salah satunya diatur sanksi administrasi bagi PKL yang melanggar. Yakni pada bab IV pasal 32, PKL yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Berupa teguran tertulis yang diberikan paling banyak tiga kali dan jika PKL masih bandel maka tanda daftar usaha (TDU) akan dicabut.

Terkait rencana pajak 10 persen dari PKL yang berpenghasilan lebih dari Rp1 Juta, dia menyampaikan saat ini juga masih dalam kajian. Rencana penerapan pajak dilakukan setelah selesai survei lapangan. Baik terkait jumlah PKL maupun penghasilan rata-rata PKL selama sebulan disejumlah wilayah. Setelah menyelesaikan survey, sekarang ini pemkab tengah menganalisa hasilnya. “Segera kita terapkan,” pungkasnya.

Diketahui, wacana pemberlakuan pajak bagi PKL sebagai potensi pendapatan daerah muncul tahun lalu. Pemberlakuan pajak bagi PKL tersebut mengacu pada UU nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Perda nomor 5 Tahun 2011 tentang pajak daerah. USUL PUJIONO

Facebook Comments

About the Author