Published On: Jum, Des 25th, 2015

Sebentar Lagi Perangkat Desa Dilarang Nyambi Kerja Lain

TUBAN

Lebih Aktif : AKD menyarankan kepada Pansus I DPRD Tuban agar Perangkat Desa tidak nyambi pekerjaan lain

Lebih Aktif : AKD menyarankan kepada Pansus I DPRD Tuban agar Perangkat Desa tidak nyambi pekerjaan lain

seputartuban.com – Fenomena perangkat desa yang juga bekerja ditempat lain membuat Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kab. Tuban angkat bicara. Perangkat desa agar tidak merangkap pekerjaan lain, karena akan berdampak pada kinerja di pemerintah desa.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Pansus 1 DPRD Tuban, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perangkat desa. Draf yang dibahas di ruang rapat Komisi C DPRD Tuban itu mendapat penyempurnaan dari kepala desa.

Sekretaris AKD Tuban, Warsito saat ditemui usai rapat mengatakan AKD meminta agar ada beberapa isi dalam draf Raperda tentang Perangkat Desa itu diubah. Seperti yang tercantum dalam Bab IV pasal 8 tentang mekanisme pengangkatan dan tata cara perangkat desa. Sebab para Kades beranggapan pasal tersebut merampas hak dari Kepala Desa terkait tata cara pengangkatan perangkat desa.

“Kita berharap dalam proses pengangkatan perangkat desa tetap menjadi hak Kades. Sehingga yang membentuk tim itu bukan Camat tetapi Kades,” kata Warsito.

Warsito menambahkan mekanisme pengangkatan perangkat desa tidak hanya dilakukan tes tulis saja. Tetapi juga dilakukan tes wawancara sehingga bisa diketahui calon perangkat yang benar-benar memiliki kemampuan dan menguasainya.

Selain itu, AKD juga mendesak agar perangkat desa tidak bekerja lain. Karena hal itu dapat mengganggung kinerjanya. Saat ini banyak perangkat desa yang nyambi pekerjaan lain, sehingga tugasnya tidak dijalankan atau setidaknya terganggu. “Saat ini tugas perangkat desa sangat berat, sehingga harus fokus dan tidak merangkap profesi lain,” harapnya.

Sedangkan terkait jumlah perangkat desa saat ini dipandang perlu adanya penambahan, seperti staf Kaur. Sebab seperti Kaur Pembangunan tersebut tugasnya berat dan membutuhkan staf dalam menjalankan tugas pembangunan di desa.

Sementara itu, anggota Pansus 1 DPRD Tuban, Cancoko menegaskan tidak akan menerima saran terkait pembentukan tim seleksi perangkat desa. Tetap akan diserahkan ke kecamatan. Karena jika kewenangan di Kepala Desa dikhawatirkan terjadi konflik sosial antara Kades dan masyarakat. “Tim seleksi tetap akan dibentuk oleh Camat. Hal itu untuk menjaga netralitas dan independensi tim penguji nantinya,” kata Cancoko.

Terkait saran para Kades agar tes juga dengan cara wawancara akan dikaji oleh Pansus bersama ekskutif. Menurut Cancoko, bila memang memungkinkan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya tentunya lebih baik dan akan diakomodir.

Sedangkan saran AKD bahwa perangkat desa yang dilarang bekerja lain sangat baik dan diterima. Karena pekerjaan lain diantaranya menjadi guru, karyawan dan profesi lainya yang dapat kinerja perangkat desa. “Tujuan kita untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme perangkat desa,” tegasnya. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author