Published On: Sel, Agu 30th, 2016

Rp. 113,6 Miliar DAU Kabupaten Tuban 2016 Ditunda

TUBAN

seputartuban.com – Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Tuban dari Pemerintah Pusat ditunda pencairanya sebesar Rp 113,6 miliar. Hal itu sesuai surat yang diterima Pemkab Tuban, Selasa (23/8/2016) dari Kementrian Keuangan. Penundaan pencairan mulai September 2016.

ilustrasi uang

ilustrasi uang

Kemudian setiap bulannya mengalami penundaan dana yang transfer sebesar Rp 28,4 miliar selama 4 bulan. “Bukan pengurangan tetapi penundaan,” kata Wabup usai menghadiri Rapat Paripurna Persetujuan P-APBD 2016, beberapa hari lalu.

Pemangkasan itu disebabkan karena target penerimaan negara tidak cukup atau kurang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Sebanyak 169 pemerintah daerah yang mengalami penundaan pencairan DAU. “Karena Tuban pada tahun anggaran 2015 memiliki silva dari dana sertifikasi sebesar Rp. 127 miliar,” sambung Wabup.

Dengan adanya pemangkasan itu maka Pemkab Tuban harus melakukan penyesuaian anggaran. Namun saat ini APBD 2016 sudah berjalan dan sudah dikontrakkan sehingga Pemkab tidak bisa membatalkannya. “Kita tidak bisa membatalkan pekerjaan yang sudah dikontrakkan dan harus kita bayar. Kalau keuangan Pemerintah Pusat cukup akan dibayarkan tahun 2017,” jelas Wabup.

Wabup menambahkan bahwa untuk membayar pekerjaan yang sudah dikontrakkan berencana memakai Kas Daerah yang belum terpakai. Serta memastikan semua pekerjaan tetap berjalan, namun akan dilakukan efektifitas dan diperketat pengawasannya.

Biasanya setiap bulannya daerah menerima transfer dari pusat sesuai dengan permintaan dan rata-rata minimal Rp 90 miliar perbulan. Rencana sebelumnya Pemkab Tuban akan menerima DAU sebesar Rp 1,046 triliun, saat ini dipangkas sebesar Rp 113,6 miliar sehingga hanya mendapatkan DAU sebesar Rp 932,4 miliar.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Tuban, Abu Cholifah berharap agar pemerintah bisa bisa mengambil kebijakan yang tidak merugikan masyarakat. Jangan sampai penundaan pencairan anggaran itu berimbas pada pengurangan terhadap program pemberdayaan masyarakat. “Jangan sampai program yang untuk kepentingan masyarakat dikurangi,” harap Abu.

Abu juga meminta agar Pemkab melakukan efektifitas dan juga meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh semua pengguna anggaran. Serta mepakukan upaya peningkatan pendapatan daerah sehingga bisa melaksanakan program yang sudah direncanakan.

Diketahui, Menteri Kuangan RI membuat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 125/PMK.07/2016, tentang penundaan penyaluran sebagian dana umum tahun anggaran 2016. Total dana yang pencairanya ditunda untuk 169 daerah dengan total dana Rp 19,4 triliun.  MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author