Published On: Rab, Mar 12th, 2014

Raperda Tera Ulang Dianggap Belum Siap Dibahas

Share This
Tags

TUBAN

seputartuban.com – Fraksi Partai Politik (Parpol) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban menolak 1 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari 7 Raperda yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban. Yakni Raperda tentang Retribusi Tera dan Tera Ulang.

DITUNDA : Suasana Rapat pembahasan Raperda

DITUNDA : Suasana Rapat pembahasan Raperda

Dalam Rapat Paripurna, Selasa (11/3/2014) yang dilaksanakan diruang Paripurna DPRD Tuban sekitar pukul 14.00. 3 Panitia Khusus (Pansus) DPRD Tuban menyampaikan laporan 7 Raperda. Raperda tentang Kerjasama Desa, Raperda Ijin Pemanfaatan Ruang. Raperda Retribusi Tera dan Tera Ulang, Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2015-2025. Raperda Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi, Raperda Penanaman Modal, Raperda Ijin Usaha Pengilingan Padi, Huler dan Penyosohan Beras.

6 Fraksi menolak Raperda tantang Retribusi Tera dan Tera Ulang untuk dibahas lebih lanjut. Karena menganggap Pemkab Tuban belum memiliki kantor, tenaga teknis dan peralatan untuk melakukan pengujian tera.

Seperti yang disampaikan oleh juru bicara dari Fraksi Demokrat, Elvy Alfiah mengatakan, Raperda tidak dapat dilanjutkan karena Pemerintah Kabupaten belum memiliki fasilitas dan tenaga ahlinya. “Kami menolak Raperda tentang Retribusi Tera dan Tera Ulang untuk dibahas lebih lanjut. Sebab Pemerintah Kabupaten belum memiliki alat pendukungnya,” ungkap Elvy.

Senada diungkapkan Fraksi Fraksi Persatuan Pembangunan melalui juru bicaranya, Nurlinah, mengungkapkan Raperda tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera ulang, perlu ditinjau kembali dan menolak untuk dibahas lebih lanjut. “Pemkab belum memiliki  Kantor Unit Pelayanan, Peralatan Kalibrasi, teknis Tenaga Teknik, maka pembahasannya perlu ditunda,” kata Nurlinah. (lis)

Facebook Comments

Print Friendly, PDF & Email

About the Author