Published On: Sab, Jul 11th, 2015

Rakyat Kuasa, Salah Urus Bupati Bisa Dipidana

Jalanan Kabupaten Tuban seperti halnya kota dan tempat lain di belahan Nusantara, banyak memampang rambu lalu lintas. Sayangnya, tidak sedikit yang tertutup reranting pohon atau rusak karena warnanya sudah pudar.

illustrasi: GOOGLE IMAGE DIOLAH

illustrasi: GOOGLE IMAGE DIOLAH

seputartuban.com-Dampaknya, banyak pengendara yang melanggar lalu lintas. Selain itu yang terjebak dan salah arah pun juga tak sedikit.

Inilah ironi di depan mata setiap hari, setiap waktu, menjadi potret buram yang seolah tak digubris. Tak terbantahkan, beberapa fasilitas pemerintah berupa papan penujuk jalan di Kabupaten Tuban banyak tertutup pohon.

Seperti halnya yang terjadi di bawah traffic light pertigaan jalan raya Kecamatan Soko. Papan yang menunjukan arah pusat kota dan ke sejumlah arah lainnya sama sekali tidak tampak seperti papan penunjuk arah lainnya. Ranting pohon yang rimbun mengakibatkan semua badan papan penunjuk arah tertutup.

Realita getir ini tentu saja akan membingunkan pengguna jalan yang baru menginjakkan kaki di Bumi Wali, sebutan Kabupaten Tuban, atau yang berasal dari luar daerah.

Fenomena ini jelas kontradiktif dengan penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 undang-undang nomor 22 tahun 2009, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 1,5 juta.

Dalam pembukaan undang-undang tersebut juga dicantumkan kalimat : a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b.bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas, dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Awas, Rakyat Melawan Dijamin Konstitusi

Artinya, penyelenggara jalan adalah pemerintah dalam hal ini pusat dan daerah, mengingat pentingnya keberadaan jalan untuk lalu lintas. Dalam hal ini yang dimaksud bertanggung jawab atas segala kemungkinan kecelakaan dan kerugian masyarakat adalah Menteri PU,
gubernur, wali kota dan bupati.

Mencermati undang-undang tersebut, betapa pentingnya sarana dan prasarana lalu lintas yang baik, berkualitas serta mulus bagi masyarakat dan untuk mendukung kemajuan pembangunan serta integrasi nasional dan keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pasal yang memberi peluang pengguna jalan untuk bisa menuntut kepada pemerintah sebagai penyelenggara jalan pada undang-undang ini berbunyi : pasal 24 ayat 1 penyelenggara jalan
wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Sementara dalam ayat 2 disebutkan dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Sedangkan ketentuan pidana dalam pasal 273 ayat 1 ditegaskan setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 12 juta.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 120 juta.

Penyelenggara jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 1,5 juta.

Bab XX ketentuan pidana pasal 273 tersebut. Pasal 273 ini dimaksud oleh undang-undang adalah untuk memberikan pelajaran kepada pemerintah agar bertanggung jawab atas kualitas sarana prasarana jalan lalu-lintas masyarakat yang baik dan tahan lama serta aman penggunaannya.

Persiapkan keberanian anda dan masyarakat untuk menuntut pemerintah dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 ini. Selanjutnya siapkan saksi dua atau tiga orang yang melihat di lokasi kejadian. Kemudian buatkan berita acara sendiri atau kerabat secara tertulis untuk dilaporkan ke polisi serta pengadilan. MUHAIMIN

Facebook Comments

About the Author