Published On: Rab, Jul 29th, 2015

PT SI Berburu Solusi Manusiakan Warga Gaji

KEREK

LELAH: Korban konflik tanah Desa Gaji saat mengikuti dialog dengan manajemen PT SI yang  dimediatori Komisi A DPRD Tuban di Pendopo Kecamatan Kerek, Selasa (28/07/2015) siang.

LELAH: Korban konflik tanah Desa Gaji saat mengikuti dialog dengan manajemen PT SI yang
dimediatori Komisi A DPRD Tuban di Pendopo Kecamatan Kerek, Selasa (28/07/2015) siang.

seputartuban.com-Kasus sengketa lahan antara warga Desa Gaji Kecamatan Kerek versus PT Semen Indonesia (PT SI) yang sudah berlangsung 12 tahun memasuki babak baru.

Ini setelah manajemen PT SI menepati janjinya melakukan pencocokan data tanah warga Desa Gaji
yang telah dikuasai sejak tahun 2003 memunculkan sejumlah kejanggalan. Dalam kroscek data yang melibatkan Pemerintah Desa Gaji, Muspika Kerek, perwakilan pemilik lahan dan manajemen PT SI lima bulan lalu yang di kantor PT SI Desa Sumberarum, ditemukan hampir 90 persen proses jual belinya diduga tidak sesuai aturan.

“Pada prinsipnya PT SI beritikad ingin menyelesaikan kasus ini dengan baik agar tidak ada yang saling dirugikan. Namun kita terkendala proses yang panjang karena kita ini BUMN. Sehingga prosesnya rumit. Beda kalau perorangan atau swasta pengambilan keputusannya lebih mudah,” ungkap Kepala Bagian Humas dan CSR PT SI, Wahyu Darmawan, saat berdialog dengan korban konflik tanah Desa Gaji di Pendopo Kecamatan Kerek, Selasa (28/07/2015) siang.

Dalam pertemuan yang dimediasi Komisi A DPRD Tuban dan disaksikan MUspika Kerek itu, Wahyu menegaskan hasil pencocokan data dengan pemilik lahan Desa Gaji serta pihak terkait sudah dilaporkan kepada jajaran direksi secara komprehensip.

“Semuanya sudah kita laporkan tanpa ada yang dikurangi maupun dilebih-lebihkan. Saat ini kita masih mencari solusi terbaik dan kita akan agendakan untuk duduk bersama,” tandas Wahyu.

Kepala Desa Gaji, Subroto, mengatakan dari hasil pencocokan data sudah antara obyek dengan nama pemilik dan penjualnya tidak sama. Sehingga data yang dimiliki di PT SI itu adalah palsu.

“Kita berharap secepatnya dilakukan pencocokan data di lapangan sehingga lebih jelas lagi,” tutur dia.

Camat Kerek, Rochman Ubaid, meyakini sejak awal bahwa data yang dimiliki PT adalah dokumen asli tapi palsu (aspal).

“Kalau untuk menentukan siapa yang salah dan benar harus di pengadilan. Tetapi kalau kebenaran itu tidak harus di pengadilan,” tegas Ubaid.

Dia berharap ada kesungguhan dari perusahaan segera untuk melakukan kroscek data di lapangan, sebagai bukti komitmen tersebut dukan cuma sekedar pemanis bibir.

“Tapi PT SI juga mempunyai hak untuk melakukan tuntutan. Kita berharap aset itu dihapus sehingga bisa dilakukan proses selanjutnya,”katanya.

Sementara perwakilan korban konflik warga Desa Gaji tak berkomentar, karena merasa sudah jemu menjadi obyek permainan elite penguasa.

“Orang-orang dan pejabat di Tuban tidak ada yang peduli terhadap kami,” katanya.

Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto, seolah juga kehabisan kata-kata untuk meyakinkan warga Desa Gaji yang tanahnya kini diklaim milik PT SI. Dia hanya berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author