Published On: Rab, Des 26th, 2018

Prona PTSL 2019, BPN Tuban Targetkan 67.500 Sertifikat

seputartuban.com, TUBAN – Dalam pelaksanaan program Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tahun 2019, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tuban menargetkan penerbitan 67.500 sertifikat hak milik (SHM) tanah melalui Pendaftar Sistematis Lengkap (PTSL) yang dikelola panitia lokal.

Bagian Hukum Pertanahan, BPN Tuban, Suwono Budianto, kepada wartawan seputartuban.com di ruang kerjanya, kemarin mengatakan PTSL yang sudah dijalankan mulai 2018. Karena peraturan terkait program tersebut baru keluar tahun 2017 pertengahan.

Bagian Hukum Pertanahan, BPN Tuban, Suwono Budianto

Penetapan PTSL melalu Peraturan Menteri Agraria No. 36 tahun 2017. Sejumlah biaya yang semula dibebankan kepada pemohon, dibiayi pemerintah. “Akan tetapi di PTSL 2018 ini, semua dalam satu desa akan diukur. Baik yang terbit sertifikat maupun yang tidak ikut terbit sertifikat,” jelasnya.

Prona PTSL ini pendaftaran dilakukan secara kolektif dan sistematis. Dalam 1 desa mengajukan bersamaan, untuk mendapatkan peta tanah. Diukur tiap bidang maupun keseluruhannya. “Apabila satu desa tersebut sudah ditetapkan sebagai desa peserta PTSL,” imbuhnya.

Untuk program Prona PTSL ini, biaya pendaftaran, pengukuran, pemeriksaan, hingga penerbitan sertifikat tanah dibebankan kepada negara. Sedangkan biaya yang dibebankan kepada peserta atau oemohon diantaranya pembelian patok, pasang patok, pembelian materai serta pembayaran hutan pajak jika ada.

“Untuk berapa nominalnya itu tergantung pada masing-masing bidang, Karena ini sifatnya masal. Maka dikordinir oleh desa dan disepakati oleh desa. Berapa biaya pemasangan patok, foto copy, pengisian blanko-blanko dan itu menjadi kewajibannya pemohon,” tegasnya.

Pada tahun 2017, sudah terselesaikan oleh program Prona ada 25.000 sertifikat. Sedangkan jumlah total pengajuan hingga akhir 2018 ini sebanyak 32.800 yang diperkirakan hingga tutup tahun mencapai 33.000 bidang. Secara persentase sudah tercapai 51,2 persen.

“Yang sudah mengajukan progam ini sudah banyak. Sudah mencapai 42 desa. Kita baru menangani 10 desa dulu. Karena keterbatasan alat ukur Real Time Kinematik ( RTK). Sehingga harus bergantian dan tentunya itu juga sebagai kendala,” pungkasnya. RHOFIK SUSYANTO

Facebook Comments

Print Friendly, PDF & Email

About the Author




Videos