Published On: Rab, Jul 25th, 2018

PMII Soroti KUA PPAS Tidak Pro Rakyat

seputartuban.com, TUBAN – Sejumlah aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban, Selasa (24/7/2018) turun jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa. Meluruk ke Kantor Bupati Tuban dan DPRD Tuban, menyoal Kebijakan Umun Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemkab Tuban yang sedang dibahas DPRD dinilai tidak pro rakyat.

KRITISI PEMKAB : Aktivis PMII Tuban saat mengelar aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Tuban

Mahasiswa menilai, kebijakan tidak secara substansi untuk kesejahteraan masyarakat diantaranya pengentasan kemiskinan. Didesak agar eksekutif dan legislatif mampu berfikir untuk membuat kebijakan yang terbaik demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam orasinya, Koordinator aksi Chanif Muayad menilai kebijakan KUA-PPAS tidak sesuai dengan komitmen pengentasan kemiskinan. “Pembahasan KUA-PPAS itu untuk pembangunan ekonomi yang berkualitas, peningkatan pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Namun realisasi kebijakan pemerintah daerah tidak berbanding lurus dengan komitmen pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Salah satu diantaranya yang dikritisi adalah dalam plafon anggaran untuk Jalan Lingkar Selatan dianggarkan Rp. 70 miliar. Dinilai anggaran sangat banyak tersebut tidak berdampak pada pengentasan kemiskinan.

“Semestinya JLS menjadi program pemerintah pusat dan dianggarkan oleh APBN, tapi justru malah daerah yang mau dianggarkan oleh APBD. Hal ini yang menjadi kejanggalan, yang semestinya diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan dan berpihak kepada masyarakat tapi malah justru tidak sama sekali, ” sambungnya.

Sementara itu, Kabupaten Tuban dinilai masih banyak yang butuh perhatian dari pemerintah untuk mendapatkan kesejahteraan. Dengan anggaran Rp. 70 milir jika diperuntukkan kepada siswa yang tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi, dalam bentuk beasiswa mampu mencapai 3.000 anak sampai lulus sarjana.

Dan jika di proyeksikan untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang setiap rumahnya dianggarkan Rp. 20 juta, maka akan bisa untuk membangun 3.500 unit rumah. Selain itu jika diberikan bantuan modal¬† kepada masyarakat miskin, yang tiap bantuan sebanyak Rp. 10 juta maka akan mampu membantu 7.000 Kepala Keluarga (KK). “Sehingga pengentasan kemiskinan akan sangat mungkin teratasi dibanding JLS yang skalanya tidak prioritas,” pungkasnya.

Dalam aksi unjuk rasa saat di Kantor Bupati Tuban, ditemui Asisten Pemerintah, Ahmad Amin Sutoyo. Dia mengapresiasi kritik dari mahasiswa. “Kami apresiasi kepada peserta aksi dari PMII Tuban yang telah menyampaikan aspirasinya dan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan Tuban,” katanya.

Saat di Kantor DPRD Tuban, mahasiswa tidak dapat ditemui satupun anggota dewan. Karena sedang berada di luar kantor atau masa cuti sidang dengan melaksanakan Reses di daerah pemilihannya masing-masing.

Mahasiswa ditemui Kabag Humas DPRD Tuban, Sri Hidajati. Dia akan menyampaikan aspirasi para mahasiswa kepada para wakil rakyat. “Saat ini semua anggota dewan sedang melakukan reses dan semua aspirasi para aksi akan disampaikan kepada anggota dewan. Akan dikonfirmasi kepada perwakilan (mahasiswa) senin sampai selasa,” ungkapnya. RHOFIK SUSYANTO

Facebook Comments

About the Author