Published On: Sen, Jun 20th, 2016

Perusahaan Tak Berikan THR Akan Disanksi

Share This
Tags

TUBAN

seputartuban.com – Tunjangan Hari Raya (THR) adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja atau buruh dan keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.

Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husein

Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husein

Pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih. THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Wakil Bupati Tuban, Noor Nahar Husein mengatakan bahwa untuk pemberian THR oleh perusahaan harus diberikan 7 hari sebelum lebaran, atau diberikan 15 hari sebelum lebaran. “THR keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya sesuai dengan peraturan menteri tenaga kerja,” kata Wabup Sabtu (18/6/2016).

Jika Pengusaha menunda atau terlambat membayar THR kepada pekerha atau buruh, maka akan dikenai denda sebesar 5% dari total THR keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh. “Sepuluh hari sebelum lebaran akan kita cek perusahaan-perusahaan yang ada dan kita pastikan kewajibannya dilaksanakan,” tegas Wabup.

Sementara, pengusaha yang tidak membayar THR kepada pekerja dan buruh juga dikenai sanksi berupa sanksi administratif yaitu teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha. “Kita akan berikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak membayar THR sesuai dengan peraturan yang telah ada,” pungkasnya.

Dikarenakan THR merupakan hak pekerja, maka pelanggaran atas hak THR tersebut dinamakan perselisihan hak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author