Published On: Kam, Okt 30th, 2014

Perusahaan di Tuban Belum Merespon BPJS

TUBAN

PUJIONO: Kami akan mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk mencabut izin operasi perusahaan yang tidak merespon program BPJS.

PUJIONO: Kami akan mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk mencabut izin operasi perusahaan yang tidak merespon program BPJS.

seputartuban.com-Meski sudah berjalan hampir setahun sejak diundangkan 1 Januari 2014, namun sejumlah pelaku usaha di Kabupaten Tuban masih merespon negatif Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial (BJS) ketenagakerjaan.

Berdasarkan data di penyelenggara BPJS ketenagakerjaan Kabupaten Tuban, sampai sejauh ini masih ada separoh lebih perusahaan di Bumi Wali, belum mengikutsertakan pekerjanya dalam program publik yang memberikan perlindungan untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu tersebut.

Kepala penyelenggara BPJS ketenagakerjaan Kabupaten Tuban, Pujiono, mengatakan hingga penutup bulan Oktober ini baru ada 64 perusahaan yang merespon program yang menggunakan mekanisme asuransi sosial itu. Padahal asumsi kasarnya jumlah perusahaan di Kabupaten Tuban melebihi angka 100.

Menurut Pujiono, setiap perusahaan atau badan usaha yang mempekerjakan orang wajib mengikutsertakan karyawannya kedalam BPJS ketenagakerjaan. Disebutkan, BPJS sebagai lembaga negara yang bergerak di bidang asuransi yang dulu bernama PT Jamsostek (Persero), diantaranya punya kewenangan menagih pembayaran iuran, melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja.

Pujiono menyebut, sektor usaha yang sampai sekarang belum merespon program BPJS adalah sektor jasa konstruksi dan industri rumahan lainnya. Ketika ditanya konsekuensi apa yang akan dijatuhkan terhadap perusahaan bercap “nakal” itu, dengan tegas dia menyatakan sanksinya adalah denda.

“Namun demikian kami tidak serta merta menjatuhkan sanksi. Kita akan kembali melakukan sosialisasi ke perusahaan yang belum merespon program BPJS dan surat teguran tertulis. Jika tetap tidak direspon kami akan mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk mencabut izin operasi perusahaan tersebut,” terang Pujiono, Kamis (30/10/2014) siang.

Sebab, tandas dia, setiap perusahaan yang memiliki aktifitas pekerjaan dan memperkerjakan karyawan wajib mengikutian program BPJS ketenagakerjaan kepada karyawannya, karena hal tersebut menjadi hak pekerja.

“Kami memberikan kemandirian yang berarti tidak bergantung pada orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan di hari tua maupun keluarganya. Terlebih bila meninggal dunia” tegas Pujiono.

Dikatakan, konsentrasi tahun 2015 yang akan menjadi sasaran prioritas adalah kalangan PNS di lingkup Pemkab Tuban.  ARIF AHMAD AKBAR

Facebook Comments

Print Friendly, PDF & Email

About the Author

Videos