Published On: Jum, Jul 28th, 2017

Perlu Keseimbangan Cara Pengentasan Kemiskinan

OPINI

Oleh : H. M. Hadi Nuriza, L.C., M.Pd

Wakil Ketua DPRD Kab. Tuban/ Fraksi Partai Demokrat

H. M. Hadi Nuriza, L.C., M.Pd

Persoalan pengentasan kemiskinan semakin pelik untuk disukseskan jika penangananya tidak seimbang.  Berbagai faktor didalamnya harus dilakukan secara berimbang.  Serta yang perlu dipahami adalah hasil pengentasan kemiskinan bukan secara instan,  namun dampak positif atau hasilnya baru terlihat beberapa tahun berikutnya dari pelaksanaan program yang berimbang.

Dalam pemerintahan terdapat unsur eksekutif dan legislatif.  Keduanya harus seimbang dalam pelaksanaan upaya pengentasan kemiskinan.  Eksekutif membuat program yang terukur,  berbasis data jelas,  tepat sasaran serta tepat program.  Disertai evaluasi dan monitoring secara maksimal.  Program yang dimaksud dapat berasal dari dana APBD,  menggali potensi masyarakat atau melibatkan pihak swasta.  Semuanya terintegrasi dengan basis data kemiskinan tunggal.  Selain itu perlunya regulasi jelas dalam bentuk peraturan teknis dalam penentuan indikasi kemiskinan yang tidak formalitas.

Bentuk program juga sangat menentukan hasil pengentasan kemiskinanya.  Karena program yang dibuat secara parsial tidak dapat berdampak peningkatan kesejahteraan warga miskin.  Program pemberdayaan dilakukan dari hulu ke hilir secara berkesinambungan.  Selain itu,  bentuk kemiskinan yang masih produktif dan non produktif harus dibedakan cara penanganannya.

Kemudian sisi legislatif yang memiliki fungsi Budgeting,  Legislasi dan Pengawasan dijalankan secara maksimal.  Ditengah kesibukan yang sudah dijadwalkan,  urusan sosial dan politik yang dijalani memprioritaskan urusan yang sama.  Yakni program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan yang diprogramkan eksekutif selama sesuai ketentuan dan jelaa,  terukur,  berkesinambungan harus didukung.  Tidak hanya itu,  pengawasan pelaksanaan program harus dijalankan secara maksimal.  Contohnya peningkatan ekonomi melalui program yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tidak kalah pentingnya adalah dari faktor masyarakat perlu penanganan.  Bagi tokoh masyarakat,  kelompok masyarakat yang sudah melakukan gerakan sosial,  gerakan kepedulian perlu didorong dengan melalui berbagai bentuk.  Diantaranya diajak kerjasama dalam pengentasan kemiskinan hingga diberikan penghargaan.  Hal itu wujud nyata memberikan dorongan,  motivasi kepada mereka yang telah berbuat membantu pemerintah agar lebih ringan menjalankan tugasnya. Serta meningkatkan semangat,  peran mereka dalam memberikan nilai positif bagi warga misikin.

Sementara bagi masyarakat juga sangat perlu diberikan atau ditingkatkan karakter.  Agar mereka mau berbenah dalam hidupnya.  Dalam bentuk usaha keras,  pantang menyerah serta peningkatan kemampuan agai skill.  Selain itu agar mereka tidak merasa miskin dengan berharap bantuan miskin,  berharap dicatat sebagai warga miskin dan sejumlah karakter miskin lainya.  Semoga semangat pengentasan kemiskinan menjadi semangat bersama lintas fungsi,  unsur pemerintah maupun lintas masyarakat  agar dampak positifnya cepat terwujud.*

Facebook Comments

About the Author