Published On: Rab, Des 23rd, 2015

Peringatan Hari Ibu Minta Revisi Perda Hingga Tambah Anggaran

TUBAN

Dorong Pemkab : FART saat menggelar aksi di halaman Pemkab Tuban

Dorong Pemkab : FART saat menggelar aksi di halaman Pemkab Tuban

seputartuban.com – Forum Anak Ronggolawe Tuban (FART) memiliki cara berbeda untuk memperingati hari ibu, Selasa (22/12/2015). Mereka dengan melakukan dengar pendapat ke ke Kantor Bupati Tuban. Serta menyampaikan sejumlah tuntutan mulai peningkatan anggaran hingga revisi Peraturan Daerah (Perda).

Menurut aktivis pelajar itu, memaknai peringatan hari ibu sama halnya memerangi tindak kekerasan terhadap anak di Tuban. Tema inilah yang dibawa mereka untuk mendesak Pemkab Tuban agar lebih peduli.

Saat dengar pendapat, FART mendesak agar anggaran Pemkab Tuban untuk fasilitasi forum anak di Tuban dianggap sangat kecil dan tidak manusiawi. Sehingga harus dilakukan penambahan anggaran. “Dari APBD sebesar Rp. 60 juta diharapkan pemkab bisa memberi fasilitas yang layak untuk kami sesuai dengan besarnya anggaran tersebut,” kata Ketua Forum Anak Ronggolawe, Erlina Afristia Otika Nandrika.

Rebisi Perda No. 13 tahun 2013 tentang perlindungan anak harus dilakukan perubahan. Karena beberapa pasal harus dilakukan penyesuaian maupun penambahan pasal sesuai dengan UU No. 35  tahun 2014 tentang. perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Selain itu juga mendesak poster hasil karya anak Tuban yang bertemakan menolak dan melawan kekerasan terhadap anak mendapat perhatian. Dengan dipasang di Kantor Pemkab Tuban, serta seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta DPRD Tuban. Agar pejabat Tuban paham dan peduli untuk bersama memerangi kejahatan terhadap pada anak.

Kepala Bapemas, Pemdes dan KB Pemkab Tuban, mengatakan anggaran Rp. 60 juta dalam APBD 2016 akan digunakan untuk semua kegiatan yang melibatkan Anak dan Perempuan di Tuban. “Jadi anggaran tersebut tidak hanya dipergunakan untuk kegiatan Forum Anak Ronggolawe saja,” katanya.

Dia menambahkan bahwa Perda No 13 Tahun 2013 masih cocok tetap dipakai. Sehingga tidak perlu dilakukan revisi. “Perda ini masih relevan, hanya bagaimana kita bisa mengimplementasikannya, jika memang perda ini sudah tak relevan maka masuk Prolegda,” pungkasnya. USUL PUJIONO

Facebook Comments

About the Author