Published On: Sab, Jun 3rd, 2017

Penyalahgunaan LPG Melon Masih Marak

seputartuban.com, TUBAN – Penyalahgunaan LPG ukuran 3 Kg (melon) marak terjadi di Kabupaten Tuban. Karena gas subsidi tersebut digunakan usaha industri atau pengusaha kuliner berskala besar. Hal itu sesuai dengan fakta yang berhasil diungkap sejumlah jajaran Polres Tuban.

Kasubbag Humas Polres Tuban, AKP Elis Suendayati

Kasubbag Humas Polres Tuban, AKP Elis Suendayati mengungkapkan temuan tersebut banyak dilakukan para pengusaha selama semester awal tahun 2017. Mereka diamankan karena kedapatan menggunakan LPG melon untuk menjalankan usahanya.

“Sampai dengan bulan ini sudah ada beberapa pelaku usaha yang sudah kami amankan. Seluruhnya dari wilayah Kecamatan Tambakboyo, Kecamatan Semanding. Serta seorang pelaku usaha yang kini masih dilakukan penyidikan dari ¬†diwilayah Kecamatan Singgahan,” terangnya, kemarin.

Menurutnya, seluruh pelaku penyalahgunaan penggunaan gas yang seharusnya diperuntukkan bagi warga miskin tersebut ialah para pelaku usaha pengolahan ikan asin berskala besar.Serta pelaku usaha pengolahan minuman keras tradisional jenis arak.

Sedangkan antisipasi agar penyimpangan penggunaan Gas jenis tersebut tidak kembali terjadi, kini pihaknya rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memantau berbagai aktifitas industri yang berada dimasing-masing wilayah. Mereka dilibatkan untuk memberikan himbauan kepada masing-masing agen maupun penjual agar menjual LPG melon kepada yang berhak.

Kegiatan tersebut melibatkan Sat Bimas Polres Tuban serta Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Tuban. “Pelaksanaan operasi khusus tersebut tidak menghilangkan operasi rutin yang dilaksanakan petugas,” lanjutnya.

Diketahui, secara aturan, pelaku usaha berskala besar yang tebukti menggunakan gas yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin tersebut dapat dikenakan pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juncto pasal 20 ayat 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG juncto pasal 40 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Ancaman pidana dalam pasal 55 Undang undang Migas tersebut adalah pidana penjara maksimal selama enam tahun serta denda maksimal Rp 60 miliar. Sedangkan ancaman pidana dalam pasal 40 Undang undang UMKM adalah penjara maksimal lima tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar. ARIF AHMAD AKBAR

Facebook Comments

About the Author