Published On: Sen, Des 30th, 2013

Pengusaha Tower Akan Berurusan Dengan Perda Baru

Share This
Tags

TUBAN

seputartuban.com – Bagi para pengembang atau pengusaha sekaligus pemilik tower atau base transceiver station (BTS) di Kabupaten Tuban harus berurusan dengan Peraturan Daerah (Perda) baru. Pasalnya dalam Perda yang baru disahkan ini banyak perbedaan dengan Perda sebelumnya.

Paripurna Perda Tuban

SEPAKAT : Bupati Tuban dan Ketua DPRD Tuban usai menandatangani berita acara persetujuan bersama 2 Perda inisiatif DPRD Tuban ini

Dalam Perda tentang Penyelenggaraan dan Ritribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, inisiatif DPRD Tuban ini terdapat ketentuan retribusi baru. Selain itu jarak antara pemukiman dengan tower paling dekat 2 kali dari ketinggianya.

Bagi tower yang masih belum sesuai ketentuan ini atau masih belum berijin diberikan waktu 6 bulan untuk menyesuaikanya. Jika tidak, dipastikan akan dirobohkan karena tidak sesuai Perda ini.

Ketua DPRD Tuban, Kristiawan saat dikonfirmasi usai rapat paripurna persetujuan bersama perda ini di, DPRD Tuban, Senin (30/12/2013) mengatakan pembuatan Perda ini untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Serta menambah pendapatan daerah dari ritribusi pendirian BTS. Juga dalam upaya menertibkan menara telekomunikasi yang belum mempunyai ijin serta mulai menjamur disejumla kawasan.

“Kita berharap dengan adanya peraturan ini, semua pengusaha mentaatinya. Kita akan secepatnya melaporkan Raperda ini ke Gubernur untuk dilakukan evaluasi dan persetujuan. Supaya bisa secepatnya kita undangkan,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Tuban,  Fathul Huda dalam sambutannya paripurna mengatakan, Peraturan Daerah tersebut guna untuk mendorong terciptanya kenyamanan dan ketentraman masyarakat. “Perlu adanya penataan tata ruang kota dan zona dalam pendirian menara telekomunikasi supaya ada kenyamanan bagi masyarakat. Menara yang telah berdiri, setelah Perda ini ditetapkan supaya menyesuaikan dengan peraturan yang ada,” katanya.

Dalam rapat paripurna persetujuan bersama ini juga disahkan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan. (lis)

Facebook Comments

About the Author