Published On: Sab, Sep 10th, 2016

Penghasilan Dibawah Rp. 54 Juta Tidak Perlu Ikut Amnesty Pajak

TUBAN

seputartuban.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan peraturan nomor 11 Tahun 2016, tentang beberapa kategori wajib pajak (WP) yang tidak perlu mengikuti Tax Amnesty (TA) atau pengampunan pajak.

Kepala KPP Pratama Tuban, Eko Radnadi Susetio

Kepala KPP Pratama Tuban, Eko Radnadi Susetio

Kepala KPP Pratama Tuban, Eko Radnadi Susetio, menyampaikan peraturan baru tersebut berisikan tentang WP yang tidak wajib mengikuti TA apabila memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yakni dibawah Rp. 54 juta per tahun atau 4,5 juta per bulan. “Untuk meredam keresahan sebagian masyarakat dalam menyikapi kebijakan Tax Amnesty, Dirjen Pajak kemarin mengeluarkan peraturan terbaru tersebut,” katanya.

Dia mengaku selama ini memang pihaknya belum menyosialisasikan peraturan TA kepada pedagang pasar, nelayan, maupun petani dan kelompok masyarakat lainnya dengan kategori PTKP tersebut. Sehingga dengan turunnya regulasi baru tersebut, pihaknya tidak perlu mensosialisasikan TA kepada WP yang PTKP.

Dia menjelaskan isi peraturan tersebut yakni, bahwa orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, TKI, atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun 2015 di bawah PTKP diperbolehkan tidak ikut TA. Selain itu WNI yang berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam setahun yang tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia dan merupakan subjek pajak luar negeri juga diperbolehkan tidak ikut TA.

Harta warisan bukan merupakan objek TA jika diterima oleh ahli waris yang tidak mempunyai penghasilan atau penghasilannya dibawah PTKP. “Sebelumnya sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh (pajak penghasilan) pewaris,” jelasnya.

Harta hibahan dari orang tua ke anak atau dari anak ke orang tua juga bukan merupakan objek TA jika pihak penerima tidak mempunyai penghasilan atau penghasilannya di bawah PTKP. “Namun harus sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan pemberi hibah,” masih kata Eko.

Selain itu WP tersebut juga tidak dikenakan sanksi Pasal 18 UU TA, yaitu apabila nanti ditemukan harta yang belum dilaporkan akan dianggap sebagai penghasilan dan pajaknya dihitung plus sanksi 2 persen per bulan.

KPP Pratama Tuban terus mendukung regulasi dan berharap program TA dapat diikuti oleh semua WP di Tuban. Serta tidak ada yang menjadi temuan atau pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun kepolisian dalam melaporkan harta kekayaan WP dalam program TA. USUL PUJIONO

Facebook Comments

About the Author