Published On: Ming, Feb 5th, 2017

Penggabungan RSUD Ke Dinkes Masih Terkendala Permenkes

seputartuban.com, TUBAN – Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Perda) sudah diberlakukan. Sehingga terjadi perubahan struktur organisasi tata kerja (SOTK) Pemkab Tuban. Sebagai tindak lanjut diberlakukannya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berdampak terhadinya perubahan status RSUD.

RSUD DR. Koesma Tuban

Sesuai dengan regulasi yang baru itu, RSUD dr. R. Koesma akan menjadi bagian dari Dinas kesehatan (Dinkes).
RSUD yang biasanya sebagai Lembaga Teknis Daerah (LTD) berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT). “Kita masih menunggu Permenkes-nya sebagai pelaksanaan secara teknis,” kata Kepala Dinas Kesehatan Tuban, Saiful Hadi, kemarin.

Selama ini, direktur utama RSUD bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Dengan lahirnya UU nomor 23 tahun 2014 maka pimpinan RSUD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan. Secara struktur organisai, RSUD akan menjadi setingkat Puskesmas, tidak ada lagi yang namanya direktur utama, direktur keuangan, dan direktur pelayanan.

Apalagi Kabag dan Kabid, yang ada hanya Kepala Rumah Sakit. Struktural yang ada dijadikan fungsional, dan jabatan eselon dipangkas. “Saat ini secara teknis pengelolaannya masih menerapkan pola lama,” sambungnya.

Saat ini RSUD masih sebagai SKPD yang direkturnya dijabat oleh pejabat eselon II B atau belum dijabat oleh pejabat fungsional. Serta laporan kinerja RSUD masih langsung ke Bupati. Jika sudah melebur seharusnya pelaporannya melalui Dinkes.

Rumah sakit telah menikmati status sebagai Badan Layanan Umum (BLU), yang mana manajemen Rumah sakit dipercaya secara mandiri mengelola keuangan untuk mencukupi kebutuhan berdasarkan perencanaan dan penganggaran. Dengan lahirnya UU 23 tahun 2014 otomatis kemandirian RSUD tidak lagi seperti sebelumnya, perencanaan dan penganggaran melalui Dinas Kesehatan.

Anggota Komis C DPRD Tuban, Andhi Hartanto mengatakan sampai saat ini aturan pelaksanaan penggabungan RSUD ke Dinkes masih belum ada. “Aturan sebagai dasar pelaksanaan teknis belum ada dari Kementerian Kesehatan,” ujar Politisi PDI Perjuangan itu.

Andhi berharap, meskipun belum ada Permenkesnya, Pemkab Tuban harus tetap mempersiapkan peleburan tersebut, tanpa mengurangi atau mengganggu pelayanan kesehatan “Apapun perubahan regulasinya, tetap tidak mengurangi kinerja OPD terkait,” harapnya.

Selain itu, Komisi C DPRD Tuban juga berharap selalu adanya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Sebab pelayanan kesehatan menjadi hal penting dan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author