Published On: Sel, Jul 19th, 2016

Pengelolaan Dana Desa Kedepankan Swakelola

TUBAN

seputartuban.com – Komisi A DPRD Tuban berharap dalam pengelolaan Dana Desa (DD) pemerintah desa mengedepankan sistem swakelola. Karena dengan sistem tersebut hasil bangunan lebih baik kualitasnya dan bisa dilakukan pengembangan.

Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto

Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto

Sebab tujuan pemerintah dengan ada dana desa itu dapat menjadi sarana peran masyarakat dalam pembangunan di desanya. Selain itu, bila dilakukan dengan cara swadaya tidak hanya kualitasnya yang baik tetapi juga bisa dikembangkan. “Kalau dengan swakelola volume bisa bertambah dan kualitas bangunan kebih bagus,” kata Ketua Komisi A DPRD Tuban, Agung Supriyanto, Senin (18 /7/2016).

Menurut Agung, meskipun secara regulasi tidak ada aturan yang melarang dilakukan dengan di tenderkan, tetapi sesuai dengan tujuan dan juga intruksi Bupati agar menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Serta penambahan tanggungjawab perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, sebab diberikannya tunjangan terhadap perangkat desa itu guna peningkatan kinerja.

“Kalau ditenderkan saya yakin hasilnya kurang maksimal dan kita berencana akan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa,” sambungnya.

Diharapkan pemerintah desa juga berhati-hati dalam pengelolaan dana desa itu, sebab yang dimaksud korupsi itu tidak hanya menyelewengkan atau memakai anggaran untuk kepentingan pribadi. Tetapi kesalahan kebijakan atau administrasi itu juga bisa masuk dalam ranah korupsi, sehingga itu perlu dicermati oleh pemerintah desa.

“Kita harapkan pemerintah kecamatan menjalankan perannya, sebagai pembina dan pengarah penggunaan dana desa. Tetapi tidak diperbolehkan mengarahkan dalam pelaksanaan pembangunannya. Apalagi hingga mengarahkan untuk dilakukan tender dan terhadap salah satu rekanan saja,” tegas Agung.

Menurut Agung, yang memiliki kewenangan melakukan tender bila pekerjaan itu harus ditenderkan adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan mekanismenya dengan lelang, bukan penunjukkan terhadap salah satu rekanan. Bila hal itu terjadi dan ada camat yang melakukan pengarahan maka Komisi A akan memproses masalah itu.

Hasil penelusuran seputartuban.com terdapat beberapa kawasan yang pekerjaan pembangunan jalan tidak ditenderkan oleh TPK. Tahapan lelang juga diabaikan mulai pengumuman sampai proses pelelangan. Bahkan beberapa desa digarap oleh seorang rekanan. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author