Published On: Jum, Des 13th, 2013

Pengawasan Limbah Lemah, Ekosistem Pesisir Rusak

Share This
Tags

JENU

seputartuban.com – Pengolahan limbah perusahaan yang kurang maksimal alias tidak terurus menjadi penyebab rusaknya ekositem pesisir pantai Kabupaten Tuban. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi instansi terkait pengolahan limbah. Salah satunya adanya Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemkab Tuban.

Mangrove Tuban

PENDIDIKAN LINGKUNGAN : Kader wanita Mangrove Centre Tuban dilatih melakukan pembibitan

Kerusakan ekosistem di pesisir Kabupaten Tuban saat ini sudah melebihi ambang batas. Terbukti dengan sedikitnya ikan yang hidup perairan laut dangkal. Ditambah erosi pantai dan rusaknya tanaman pemangku pantai.

Aktivis Lingkungan, Ali Mansur, saat dikonfirmasi, Jum’at (13/12/2013) mengatakan bahwa dirinya sedang melakukan pencegahan dalam kerusakan ekosistem. Salah satunya melakukan pembibitan pohon pantai. Tidak hanya itu, penanaman trumbu karang serta tanaman laut sedang dicobanya. Berlokasi di sekitar pantai Kecamatan Jenu, sedikitnya 300 titik trumbu karang.

Untuk keberlangsungan ini, Ali Mansur yang juga pengelola Mangrove Center Tuban (MCT) itu juga melakukan pelatihan terhadap anggota khususnya wanita. Terkait cara pembibitan dan pengolahan terumbu karang.

Rusaknya ekosistem laut banyak disebabkan karena pembuangan limbah perusahaan ke laut yang saat ini mulai marak. “Generasi penerus kita siapkan untuk pelestarian ini. Anak muda, khususnya wanita yang masuk anggota kita bina untuk ini,” katanya.

Terpisah, Kepala BLH Pemkab Tuban, Moelyadi saat dikonfirmasi di MCT Jum’at (13/12/2013) mengatakan bahwa pembuangan limbah perusahaan akan diatur dalam perijinan yang akan diterbitkan. Pengolahan dilakukan, harus berdasarkan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

UKL-UPL ini terkait PP No. 27 tahun 1999 tentang Anaslisi Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) bagi usahan dan atau kegiatan yang tidak diwajibkan mellakukan UKL-UPL. Jadi, segala kegiatan yang tidak termasuk dalam Permen LH No. 11 tahun 2006 tentang jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, wajib menyusun dokumen UKL-UPL.

Bagi perusahaan yang melanggar aturan ini, dapat dtinidak kepolisian atau Sat Pol PP. Serta dapat berdampak pada pencabutan ijin usaha. Ditanya dengan adanya 213 perusahaan penghasil limbah cair, udara dan padat di wilayah Kabupaten Tuban, pihaknya menjawab singkat. Bahwa data yang sudah masuk dalam daftar AMDAL atau UKL PKL sudah sesuai aturan. “Itu sudah ada sesuai aturan. Kalau ada yang menyalahi aturan langsung laporkan, buat surat pemeriksaan, kita tindak,” ungkapnya. (han)

Facebook Comments

About the Author