Published On: Sab, Okt 22nd, 2016

Pengalihan Struktural Kesbangpol Menunggu Regulasi

TUBAN

seputartuban.com – Dengan banyaknya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat berdampak juga terhadap pemerintah daerah. Salah satunya penarikan kewenangan instansi pemerintah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BUDI WIYANA: Pelaksanaan mutasi itu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari SKPD menjadi lebih baik. Tidak ada unsur politis.

BUDI WIYANA

Rencananya instansi tersebut akan ditarik dibawah strukrutal ke pemerintah provinsi dan tidak lagi menjadi kewenangan Kabupaten. Namun hingga saat ini masih belum dilakukan, karena masih menunggu regulasi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tuban, Budi Wiyana mengatakan bahwa tidak hanya Dinas Pertambangan, Dinas Kelautan, Pendidikan tingkat SMA dan SMK yang kewenagannya diambil alih provinsi. Tetapi Kesbangpol juga akan diambil alih provinsi mulai awal 2017 mendatang.

“Kita masih menunggu regulasi dari pusat terkait pengambil alihan kewenangan instansi itu,” jelas Sekda Tuban, Budi Wiyana, Jumat (21/10/2016).

Sedangkan yang saat ini sudah ditarik provinsi adalah Dinas Kelautan dan Dinas Pertambangan. Namun, untuk proses perijinan pertambangan masih membutuhkan rekomendasi dari pemerintah Kabupaten. Karena Pemkab yang mengetahui kondisi dilapangan.

Sementara itu, untuk pendidikan SMA dan SMK saat ini sedang dilakukan pendataan pegawai yang ada dan rencananya peralihannya juga akan dilakukan awal tahun 2017. Kebijakan tersebut akan mengurangi pengeluaran APBD, tetapi dengan penarikan kewenangan itu juga akan mempersulit proses perijinan. Seperti pertambangan dan juga perijinan reklamasi wilayah pantai.

“Perubahan ini menunggu juga proses perubahan SOTK yang baru dan saat ini sedang dilakukan proses penataan,” sambungnya.

Untuk Kesbangpol saat ini masih belum dilakukan perubahan kewenangan maupun struktur organisasinya, sebelum diterbitkan undang-undangnya. Karena itu yang akan dipakai oleh Pemkab dalam pengambilan kebijakan perubahan instansi itu. “Sebelum ada UU-nya kita belum bisa mengambil tindakan,” pungkas mantan Kepala Bappeda itu. MUHLISHIN

Facebook Comments

About the Author