Published On: Rab, Des 11th, 2013

Penertiban APK Melanggar, Saling Lempar Tanggung Jawab

Share This
Tags

TUBAN

seputartuban.com – Hingga saat ini keberadaan alat peraga kampanye (APK) yang pemasanganya melanggar aturan masih dibiarkan. Hal ini disebabkan sejumlah faktor, diantaranya karena belum ada rekomendasi dari KPU Kabupaten Tuban kepada Panwaslu Kabupaten Tuban. Serta Sat Pol PP Pemkab Tuban belum menegakkan Perda terkait APK ini.

APK Melanggar

MASALAH : Alat Peraga Kampanye melanggar peraturan perundangan

Divisi Penindakan dan Pelanggaran Pemilu Panwaslu Tuban, Edy Thoyibi saat dikomfirmasi, Rabu (11/12/2013) mengatakan, belum ditertibkan APK melanggar karena hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan surat rekomendasi tersebut.

“Kalau belum ada surat bahwasannya himbauan KPUD tidak diindahkan oleh partai politik yang memasang APK tidak sesuai aturan. Maka kita tidak bisa mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk melakukan penertipan” ungkap Edy Thoyibi

Saat ini ada sebanyak 7.000 APK melanggar  PKPU Nomor 15 tahun 2013 dan peraturan Bupati nomor 20 tahun 2013, tentang pemasangan alat peraga kampanye.  “Sebenarnya Satpol PP bisa mengambil tindakan sesuai dengan peraturan Bupati nomor 20 tahun 2013, tentang pemasangan alat peraga kampanye. Sebab Satpol PP sebagai penegak peraturan Bupati tersebut,” tegas Edy.

Terpisah, Divisi Kampanye dan Pendaftaran Kabupaten Tuban, Wasis Susilo, saat dikonfirmasi membantah pihaknya lepas tangan. Karena harus dilakukan koordinasi terlebih dahulu. “Dari aturan yang ada tidak satupun kalimat KPU memberikan  merekom ke Panwaslu. Terkait pelanggaran pemsangan alat peraga kampanye, untuk penertiban APK kewenangan penuh ada pada Panwaslu,” katanya.

KPU Kabupaten Tuban saat ini memerintahkan kepada PPK untuk mendeteksi terkait titik-titik pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa caleg yang tidak sesuai dengan aturan.  Ssebenarnya sudah ranahnya Panwaslu, dan sudah kirimkan surat ke Panwaslu terkait partai politik yang tidak mengindahkankan himbauan terkait pemasangan APK.

Berdasarkan PKPU Nomor 15 tahun 2013 pasal 17 ayat 3 yaitu KPU Propinsi, atau KPU Kabupaten/Kota berwenang memerintahkan peserta pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a dan ayat 2 tersebut.  “Didalam Surat Edaran Bawaslu Provinsi juga sudah jelas, bahwa penertipan APK menjadi kewenangan Panwaslu,” tegas Wasis. (lis)

Facebook Comments

About the Author