Published On: Sel, Mar 10th, 2015

Penegakan Hukum Lemah, Tambang Ilegal Kian Menjamur

TUBAN

DIBIARKAN : Aktivitas tambang illegal di kawasan Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban

DIBIARKAN : Aktivitas tambang illegal di kawasan Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban

seputartuban.com Maraknya praktek tambang illegal di Kabupaten Tuban terkesan tidak ada tindakan tegas dari Pemkab Tuban. Hal ini karena pendekatan dilakukan dari sisi kemanusiaan. Alasan ini disampaikan pejabat Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Pemkab Tuban, Senin (09/03/2015).

Data pengusaha tambang yang mengantongi ijin di Distamben sebanyak 83 usaha. 50 persenya kondisi pasif, karena menyesuaikan pesanan. “Mereka pasif karena tergantung pesanan dan pasar jadi kadang aktif kadang tidak. Mereka tersebar di kawasan Jatirogo, Bancar, Merakurak, Jenu, Montong dan Palang,”ungkap Kabid Mineral dan Air Bawah Tanah Distamben Pemkab Tuban, Edy Sunarto.

Selama ini sejumlah lokasi usaha ditutup karena tidak sesuai tata ruang di Kecamatan Tambakboyo, Kecamatan Palang dan Kecamatan Rengel. “Adapun pelaku usaha pertambangan yang kami tutup usahanya karena tidak sesuai tata ruang. Total 3 pelaku usaha pertambangan yang kami tutup usahanya,” imbuhnya.

Ditanya keberadaan tambang-tambang illegal, Edy menyampaikan lokasi usaha tersebar di kawasan batu kapur. Langkah yang dilakukan adalah melakukan pendekatan dengan sisi kemanusiaan. Dengan menyarankan pembuatan izin maupun ketentuan lain yang sesuai perda dan perundangan.

“Setelah ada undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang berhak atas perizinan pertambangan adalah provinsi dan pemerintah pusat. Fungsi kami hanya terkait dengan penertiban dan pengawasan saja,” pungkasnya.

Menanggapi kondisi carut-marutnya pertambangan di Kabupaten Tuban, Direktur LSM Cagar, Edy Toyibi mengritik sikap Distamben yang dianggap tidak bekerja maksimal. “Mereka telalu naif, mereka tidak berjalan sesuai fungsinya,” kritiknya, Selasa (10/03/2015).

Aktivis lingkungan ini juga mengkritisi sikap Distamben berlindung dibalik UU dengan bersikap tidak tegas. “Kalo mereka tidak memiliki wewenang mengeluarkan perizinan, laporkan ke pusat tentang pelaku pertambangan ilegal jangan diam saja. Lalu fungsinya apa mereka, ngomongnya menertibkan tapi masih banyak pertambangan ilegal itukan namanya lamis,” tegasnya. WANTI TRI APRILIANA

Facebook Comments

About the Author